RI News Portal. Palembang, 29 Juli 2025 — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak musim kemarau. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Chandra, dalam rapat koordinasi nasional secara daring yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (28/7/2025) dari Command Center BNPB, Jakarta.
Rapat tersebut diikuti oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga strategis, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, POLRI, serta delapan provinsi yang tergolong rawan karhutla, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan sejumlah wilayah di Kalimantan.
Dalam forum tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa puncak kemarau tahun ini diprediksi akan terjadi pada awal Agustus. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan, terutama melalui patroli darat, pengawasan titik api berbasis teknologi, serta kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi.
Menanggapi kondisi tersebut, Edward Chandra menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel telah menetapkan status Siaga Darurat Kabut Asap sejak 17 Juni hingga 30 November 2025. Dari 17 kabupaten/kota, sembilan di antaranya telah menetapkan status siaga akibat meningkatnya jumlah hotspot.
Berdasarkan data terbaru, Sumsel mencatat 2.868 titik panas (hotspot) sejak Januari 2025, dengan lonjakan signifikan sebanyak 1.342 hotspot pada bulan Juli saja. Kendati demikian, berkat hujan lokal dalam beberapa hari terakhir dan intervensi teknologi modifikasi cuaca (TMC) dari BNPB, jumlah hotspot kini menurun drastis menjadi hanya 21 titik. Upaya water bombing dan rekayasa cuaca dinilai sangat membantu dalam pengendalian kebakaran dan mencegah meluasnya asap lintas wilayah.
Baca juga : Penegakan Disiplin ASN di Aceh Utara: Implementasi PP 94/2021 dalam Layanan Kesehatan Publik
“Apresiasi kami sampaikan atas dukungan dari BNPB, termasuk bantuan operasi udara dan teknologi cuaca. Kerja bersama ini penting untuk menjaga keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Edward.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sumsel akan menyelenggarakan Apel Siaga dan Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla pada Selasa (29/7/2025) di Griya Agung, Palembang. Kegiatan ini direncanakan dihadiri pejabat pusat, termasuk dari KLHK, BNPB, BMKG, serta unsur Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota.
Edward menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci dalam penanganan bencana karhutla yang memiliki dampak lintas sektor dan lintas wilayah. “Kami berharap arah kebijakan nasional dapat memperkuat langkah-langkah mitigasi di lapangan,” tambahnya.
Penanganan karhutla di Sumatera Selatan menjadi studi kasus penting dalam tata kelola bencana berbasis kolaborasi multi-aktor. Ketahanan ekologis kawasan rentan kebakaran menuntut keterpaduan antara perencanaan spasial, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi prediksi serta respons dini.
Langkah-langkah yang dilakukan Sumsel, termasuk penetapan status siaga berbasis data dan perencanaan apel serta koordinasi lintas level, merupakan refleksi dari pendekatan anticipatory governance dalam menghadapi krisis iklim. Dalam perspektif akademis, upaya ini sejalan dengan prinsip mitigasi bencana berbasis risiko, sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Selain itu, integrasi antara kebijakan nasional dan lokal, serta pelibatan aktor non-negara seperti media, LSM, dan komunitas peduli lingkungan, menjadi fondasi penting dalam mengubah paradigma penanggulangan karhutla dari responsif menjadi preventif.
Forum daring antara BNPB dan para pemangku kepentingan menunjukkan urgensi membangun sistem respons karhutla yang tidak hanya reaktif, melainkan juga berbasis antisipasi, inklusi, dan ketahanan jangka panjang. Sumsel, sebagai salah satu daerah rawan karhutla, telah menunjukkan inisiatif konkret dan komitmen dalam memperkuat upaya mitigasi dan perlindungan lingkungan secara kolaboratif.
Pewarta : Alfika Darwis
