RI News Portal. Jakarta, 8 Januari 2026 – Kasus kekerasan fisik terhadap seorang balita berusia tiga tahun di Kota Gorontalo menyoroti kerentanan anak dalam lingkup keluarga inti. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mengambil langkah proaktif dengan berkoordinasi bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Gorontalo serta Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo. Tujuannya memastikan proses pemulihan korban berlangsung secara komprehensif dan berkelanjutan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan pentingnya pendampingan holistik bagi korban. “Kami mendorong UPTD PPA Provinsi Gorontalo untuk memastikan korban mendapatkan perawatan medis hingga tuntas. Disertai pendampingan psikologis yang memadai,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta pada Kamis (8/1).
Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi anak dari dampak jangka panjang kekerasan. Yang tidak hanya memengaruhi kondisi fisik, tetapi juga perkembangan psikologis dan emosional. Kasus ini terjadi ketika pelaku, berinisial MH (30 tahun) selaku ayah kandung korban. Ia melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan luka serius pada anak tersebut.
Arifah Fauzi juga mengharapkan UPTD PPA Kabupaten Gorontalo turut serta memverifikasi kelayakan pengasuhan alternatif bagi korban. Mengingat ibu korban saat ini tidak mampu memberikan pengasuhan langsung. Meskipun anak sementara berada di lingkungan keluarga dari pihak ibu. Keamanan dan kestabilan lingkungan tersebut harus dipastikan untuk mencegah potensi pengulangan kekerasan.
Pelaku MH kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Gorontalo. Menteri Arifah mengapresiasi respons cepat aparat penegak hukum, khususnya Tim Resmob Otanaha Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo. Mereka berhasil mengamankan korban untuk mendapatkan perawatan medis segera. Serta melakukan penangkapan dan pemeriksaan intensif terhadap pelaku.
Dari segi hukum, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang mengancam pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda maksimal Rp72 juta. Karena pelaku merupakan ayah kandung, ancaman pidana dapat ditambah sepertiga. Hal ini menegaskan pemberatan hukuman dalam kasus kekerasan oleh orang tua atau wali. Yang sering kali dianggap sebagai bentuk pengkhianatan amanah pengasuhan.
Baca juga : Pemprov DKI Jakarta Targetkan Revitalisasi Empat Kawasan Bersejarah pada Pertengahan 2026
Kasus serupa ini bukanlah fenomena isolated, melainkan bagian dari pola kekerasan dalam rumah tangga yang kerap menempatkan anak sebagai korban paling rentan. Koordinasi antarlembaga seperti yang dilakukan KPPPA kali ini menjadi contoh pendekatan sistemik dalam perlindungan anak. Yang mengintegrasikan aspek medis, psikologis, sosial, dan hukum.
Pemulihan optimal bagi korban tidak hanya menghentikan kekerasan saat ini. Tetapi juga membangun fondasi bagi masa depan anak yang bebas dari trauma berkepanjangan. Upaya ini diharapkan menjadi preseden bagi penanganan kasus serupa di berbagai daerah. Dengan memperkuat peran UPTD PPA sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan rehabilitasi.
Pewarta : Anjar Bramantyo
About the Author
