RI News Portal. Gaza/Yerusalem, 12 Januari 2026 – Hamas secara resmi menyatakan kesiapannya membubarkan struktur pemerintahan yang selama ini dijalankan di Jalur Gaza segera setelah komite kepemimpinan teknokrat Palestina resmi mengambil alih administrasi wilayah tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul implementasi tahap pertama rencana perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat, meskipun waktu pasti transisi kekuasaan masih belum diumumkan.
Sumber-sumber yang dekat dengan proses negosiasi mengungkapkan bahwa pembentukan komite teknokrat—yang dirancang sebagai badan sementara non-partai—kini memasuki tahap akhir diskusi antar-faksi Palestina. Pertemuan penting dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, dengan Khalil al-Hayya, salah satu figur senior Hamas yang selama ini memimpin perundingan, diproyeksikan memegang peran kunci dalam delegasi pembicaraan.
Berbeda dengan model pemerintahan sebelumnya, komite teknokrat ini secara eksplisit dilarang memiliki afiliasi politik dan dirancang untuk menjalankan fungsi administratif murni selama masa transisi. Namun, proses seleksi anggotanya masih menyisakan sejumlah pertanyaan krusial, terutama terkait mekanisme persetujuan dari pihak Israel dan Amerika Serikat—dua aktor yang memiliki hak veto tidak tertulis dalam kerangka kesepakatan.
Sementara itu, Dewan Pengawas Perdamaian internasional yang dibentuk di bawah arahan Presiden Donald Trump terus menjalankan tugas pengawasan menyeluruh. Badan yang hingga kini belum mengumumkan susunan lengkap anggotanya ini bertanggung jawab atas empat agenda utama: pelucutan senjata secara bertahap, penempatan pasukan keamanan multinasional, penarikan bertahap pasukan Israel dari sejumlah titik di Gaza, serta koordinasi awal rekonstruksi infrastruktur yang hancur.
Di lapangan, suasana pasca-gencatan senjata yang dimulai 10 Oktober lalu masih sangat rapuh. Laporan dari rumah sakit di Gaza mencatat setidaknya tiga warga Palestina tewas akibat tembakan pasukan Israel dalam 24 jam terakhir, yakni satu orang di lingkungan Tuffah, Kota Gaza, serta dua lainnya di Bani Suhaila, selatan Jalur Gaza. Militer Israel menyatakan insiden-insiden tersebut merupakan respons terhadap “individu yang mendekati posisi pasukan dengan cara mencurigakan”.
Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber medis lokal menunjukkan lebih dari 400 warga Palestina telah meninggal dunia akibat operasi militer Israel sejak gencatan senjata mulai berlaku—angka yang jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, namun tetap menjadi sumber ketegangan berkelanjutan. Kedua belah pihak terus saling menuding sebagai pihak yang pertama kali melanggar komitmen penghentian permusuhan.
Baca juga : Di Ambang Pemilu, Nepal Terbelah: Panggilan Kembali Monarki vs Harapan Reformasi Republik
Di sisi diplomatik, dinamika regional mulai menunjukkan pola baru. Delegasi Hamas dilaporkan telah tiba di Kairo untuk pembicaraan lanjutan dengan mediator Mesir, Qatar, dan Turki guna membahas syarat-syarat fase kedua perjanjian, yang diyakini akan mencakup pembebasan sandera tambahan serta pembahasan status keamanan jangka panjang.
Para pengamat menilai fase transisi saat ini merupakan ujian paling berat sejak dimulainya proses perdamaian terbaru. Keberhasilan pembentukan komite teknokrat tidak hanya bergantung pada kesepakatan internal Palestina, melainkan juga pada sejauh mana Israel bersedia memberikan ruang manuver kepada badan yang tidak berada di bawah kendali langsung Otoritas Palestina maupun Hamas.
Sementara proses politik berjalan lambat, kehidupan sehari-hari warga Gaza tetap berada di bawah bayang-bayang ketidakpastian—antara harapan akan rekonstruksi besar-besaran dan kekhawatiran akan kembalinya kekerasan skala besar jika salah satu pihak memandang kesepakatan saat ini tidak lagi menguntungkan.
Pewarta : Anjar Bramantyo
About the Author
