RI News. Jakarta – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke telah menerima undangan resmi dari Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, untuk berpartisipasi dalam telekonferensi internasional berjudul “Kejahatan Perang Angkatan Bersenjata Ukraina (AFU) terhadap Penduduk Sipil Wilayah Belgorod”.
Acara yang diselenggarakan oleh Delegasi Federasi Rusia dalam Dewan Negosiasi Wina tentang Keamanan Militer dan Pengendalian Senjata ini akan berlangsung Kamis, 19 Maret 2026, pukul 19.00 WIB, melalui platform konferensi jarak jauh. Undangan tersebut menegaskan apresiasi atas konsistensi Lalengke dalam menjaga profesionalisme dan netralitas jurnalisme Indonesia di tengah gejolak konflik global.
Telekonferensi ini dirancang untuk menyajikan data terintegrasi mengenai dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional (IHL) di wilayah Belgorod, Rusia. Pembahasan akan mencakup intensitas penembakan artileri, serangan drone terhadap warga sipil, penghancuran infrastruktur energi, serta dampak kemanusiaan yang telah menyebabkan ratusan ribu penduduk kehilangan pasokan listrik selama berbulan-bulan.
Pembicara utama yang dijadwalkan hadir meliputi:
- Rodion Miroshnik, Duta Besar Khusus Kementerian Luar Negeri Rusia untuk kejahatan rezim Kiev;
- Alexey Chadayev, pakar senjata tak berawak;
- Scott Ritter, analis militer dan mantan inspektur senjata PBB asal Amerika Serikat;
- Olga Kurlaeva, jurnalis investigasi dan pembuat film dokumenter VGTRK Rusia.
Perwakilan Pemerintah Wilayah Belgorod serta saksi mata langsung dari daerah yang terdampak juga akan memberikan kesaksian langsung. Moderator acara adalah Iulia Zhdanova, Ketua Delegasi Federasi Rusia untuk Dewan Negosiasi Wina.
Setelah menerima undangan, Lalengke menyatakan sikap tegasnya. “Saya sepenuhnya mendukung telekonferensi ini dan menghargai kesempatan untuk berpartisipasi. Sangat penting bagi komunitas internasional untuk mendengarkan kesaksian dan data yang disajikan dalam forum seperti ini. Saya berharap melalui acara ini, beberapa kemajuan dapat dicapai dalam perencanaan perdamaian dan dalam menemukan solusi yang adil untuk konflik yang sedang berlangsung,” ujarnya, Senin (15/3/2026).
Ia menambahkan, “Transparansi dan dialog adalah kunci mengatasi krisis kemanusiaan. Setiap upaya mengungkap fakta dan melibatkan berbagai suara merupakan langkah nyata menuju perdamaian.”
Partisipasi Lalengke dalam forum ini mendapat makna mendalam ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip filsafat universal. Sebagaimana Plato mengajarkan bahwa keadilan hanya terwujud ketika kebenaran terungkap dan harmoni dipulihkan, telekonferensi ini berupaya menghadirkan fakta di hadapan audiens global. Immanuel Kant menegaskan kewajiban moral memperlakukan manusia sebagai tujuan, bukan sarana—prinsip yang tercermin dalam upaya melindungi warga sipil dari pelanggaran IHL. Sementara Mahatma Gandhi mengingatkan bahwa perdamaian sejati lahir dari keberanian moral dan dialog, bukan kekerasan.
Acara ini diharapkan dihadiri perwakilan dari sekitar 50 negara lintas benua, termasuk korps diplomatik PBB, BRICS, OSCE, CIS, ASEAN, serta akademisi dan organisasi kemanusiaan. Penerjemahan simultan dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Prancis akan memastikan akses seluas-luasnya.
Bagi Indonesia, kehadiran Ketum PPWI di forum ini menunjukkan komitmen negara terhadap imparsialitas dan peran masyarakat sipil dalam diplomas global tentang keamanan dan hukum humaniter. Partisipasi seorang jurnalis independen dari Asia Tenggara di tengah perdebatan mengenai konflik Eropa Timur menjadi pengingat bahwa suara netral dari luar blok Barat maupun Timur tetap dibutuhkan untuk membangun narasi perdamaian yang berimbang.
Telekonferensi ini bukan sekadar pertemuan teknis, melainkan ruang dialog yang berupaya menggeser konflik berkepanjangan menuju resolusi yang lebih manusiawi—berdasarkan keadilan, moralitas, dan komitmen bersama untuk melindungi nyawa sipil.
Pewarta: Miftahkul Ma’na
About the Author
