RI News. Padangsidimpuan – Lambatnya penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuai kritik tajam dari kalangan masyarakat Tapanuli Selatan.
Ketua Waktu Indonesia Bergerak (WIB) Tapanuli Selatan, Burhanuddin Hutasuhut, menilai KPK kurang responsif dalam menindaklanjuti kasus yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPR RI Komisi XI periode lalu, termasuk Bupati Tapanuli Selatan saat ini, H. Gus Irawan Pasaribu.
“Dugaan penyalahgunaan dana CSR ini sudah menjadi pembicaraan publik. KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu Satori dan Heri Gunawan. Namun, hingga kini belum ada kejelasan terhadap nama-nama lain yang disebut-sebut terlibat, termasuk Bupati Gus Irawan Pasaribu yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi XI,” ujar Burhanuddin Hutasuhut di Padangsidimpuan, Senin (18/5/2026).
Menurut Burhanuddin, dana program sosial BI dan OJK tahun 2020-2023 yang disalurkan melalui yayasan diduga tidak tepat sasaran dan mengalir ke kantong pribadi. Ia mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa semua pihak yang namanya muncul dalam daftar dugaan penyalahgunaan tersebut agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Sementara itu, di tengah masyarakat Tapanuli Selatan, kasus ini menjadi bahan perbincangan hangat. Banyak warga menyayangkan lambannya proses penegakan hukum. “Bupati H. Gus Irawan Pasaribu hebat sekali bisa mengamankan permasalahan ini. Sudah diam tak ada kelanjutannya,” kata salah seorang warga dengan nada kesal.
Baca juga : Taman Prasasti Abadi: Simbol Kebersamaan TNI dan Warga Kulon Progo di Tengah Pembangunan Desa
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan respons resmi terhadap desakan tersebut. Kasus dugaan penyalahgunaan dana CSR ini menjadi sorotan karena melibatkan program sosial yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah tertinggal.
Publik kini menanti langkah konkret KPK untuk mengusut tuntas kasus ini, demi menjaga integritas lembaga penegak hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap penanganan korupsi di tingkat pusat yang berdampak hingga daerah.
Pewarta: Indra Saputra
About the Author
