RI NEws Portal. Teheran – Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi pada Jumat (2/1) menyatakan penolakan tegas terhadap segala bentuk intervensi asing dalam urusan dalam negeri Iran. Pernyataan ini merupakan respons langsung terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memperingatkan bahwa Washington siap bertindak jika Tehran melakukan kekerasan terhadap demonstran damai.
Dalam pernyataannya, Araghchi menegaskan bahwa demonstrasi damai merupakan hak konstitusional warga Iran yang terdampak fluktuasi nilai tukar mata uang nasional. Namun, ia membedakan antara aksi protes yang sah dengan insiden kekerasan terisolasi, seperti penyerangan terhadap pos polisi dan penggunaan bom molotov terhadap aparat keamanan. “Tindakan kriminal terhadap properti publik dan personel keamanan tidak dapat ditoleransi,” ujarnya, sambil menyebut bahwa angkatan bersenjata Iran berada dalam kesiapan penuh untuk mempertahankan kedaulatan negara jika diperlukan.
Pernyataan Araghchi ini merujuk pada komentar Trump yang menyatakan bahwa AS akan “datang menyelamatkan” demonstran jika Iran menggunakan kekerasan mematikan terhadap mereka. Trump juga mengklaim bahwa pasukan AS telah “siap dan terisi penuh” untuk respons potensial. Araghchi menanggapi dengan nada sarkastis, mengingatkan bahwa Trump, yang pernah mengerahkan Garda Nasional untuk menangani kerusuhan domestik di AS, seharusnya memahami pentingnya menjaga ketertiban publik tanpa membiarkan eskalasi kekerasan.
Gelombang protes ini bermula sejak akhir Desember 2025, dipicu oleh depresiasi drastis nilai rial yang mencapai rekor terendah sekitar 1,4 juta rial per dolar AS di pasar bebas. Depresiasi ini memperburuk inflasi yang telah mencapai lebih dari 42 persen, memicu keluhan luas terkait biaya hidup, harga pangan, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Demonstrasi awalnya melibatkan pedagang dan pemilik toko di Tehran, yang menutup kios mereka sebagai bentuk protes, sebelum menyebar ke berbagai provinsi termasuk Isfahan, Shiraz, Mashhad, dan Lorestan.
Di Provinsi Lorestan barat, bentrokan menjadi salah satu yang paling intens. Pejabat setempat, Saeid Pourali, wakil gubernur bidang politik dan keamanan, mengaitkan protes dengan tekanan ekonomi akibat sanksi internasional yang diberlakukan sejak penarikan AS dari kesepakatan nuklir 2015. Ia menekankan bahwa sanksi tersebut telah memperparah volatilitas mata uang dan mengancam penghidupan masyarakat. Laporan resmi menyebutkan sedikitnya beberapa korban jiwa dan puluhan personel keamanan terluka dalam 24 jam terakhir sebelum awal Januari, meskipun angka pasti bervariasi antar sumber.
Baca juga : Kekalahan Tipis AS Roma di Kandang Atalanta: Implikasi bagi Perebutan Zona Champions League
Dari perspektif akademis, krisis ini mencerminkan interaksi kompleks antara faktor ekonomi struktural dan dinamika geopolitik. Penurunan nilai rial tidak hanya akibat kebijakan moneter domestik, tetapi juga dampak kumulatif dari isolasi internasional, termasuk pembatasan ekspor minyak dan akses ke pasar keuangan global. Para analis hubungan internasional melihat ancaman Trump sebagai bagian dari strategi “tekanan maksimum” yang direvitalisasi, yang bertujuan memaksa negosiasi ulang atas program nuklir Iran, sementara Tehran memandangnya sebagai upaya destabilisasi internal.
Sementara pemerintah Iran mengakui legitimasi sebagian keluhan ekonomi, respons keamanan yang tegas menunjukkan prioritas menjaga stabilitas rezim di tengah tantangan multidimensi. Eskalasi retorika antara Tehran dan Washington berpotensi memperburuk situasi, dengan risiko intervensi eksternal yang dapat mengubah protes ekonomi menjadi konflik lebih luas. Pengamat menyarankan bahwa solusi jangka panjang memerlukan reformasi ekonomi internal disertai diplomasi untuk meringankan sanksi, meskipun prospeknya tetap tidak pasti di awal 2026.
Situasi terus berkembang, dengan demonstrasi yang meluas ke wilayah pedesaan dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, menandai salah satu tantangan domestik terbesar bagi pemerintahan saat ini.
Pewarta : Anjar Bramantyo
About the Author
