RI News Portal. Istambul 2 Januari 2026 – Ketegangan di Yaman selatan mencapai titik kritis baru ketika Gubernur Provinsi Hadramaut, Salem Al-Khanbashi, menyampaikan peringatan tegas terhadap Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC). Dalam sebuah pernyataan publik baru-baru ini, Al-Khanbashi menegaskan bahwa STC harus menarik seluruh pasukannya dari wilayah timur Yaman tanpa syarat, atau menghadapi risiko konfrontasi militer langsung.
Pernyataan ini mencerminkan frustrasi mendalam otoritas lokal terhadap keengganan STC untuk mundur sepenuhnya, meskipun ada seruan berulang dari berbagai pihak. Al-Khanbashi menyoroti bahwa upaya penarikan pasukan STC selama ini bersifat parsial dan tidak memadai, sehingga memperburuk situasi keamanan di provinsi yang kaya sumber daya alam tersebut. Ia secara khusus menuduh pasukan STC berusaha mengamankan kendali atas aset energi vital, yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan nasional.
Perkembangan ini berakar pada eskalasi bulan Desember lalu, ketika pasukan STC berhasil menguasai sebagian besar wilayah Hadramaut dan Al-Mahra setelah serangkaian bentrokan dengan kekuatan pemerintah. Kedua provinsi ini mencakup hampir separuh luas daratan Yaman, dengan Hadramaut menjadi pusat produksi energi utama negara. Penguasaan ini tidak hanya mengubah peta kekuatan di Yaman selatan, tetapi juga memicu kekhawatiran luas mengenai potensi fragmentasi lebih lanjut negara yang telah lama dilanda konflik.
Secara historis, STC telah lama menyuarakan keluhan atas marginalisasi politik dan ekonomi wilayah selatan oleh pemerintahan pusat, termasuk tuntutan untuk memisahkan diri dari Yaman utara—sebuah aspirasi yang berakar pada pembagian wilayah sebelum unifikasi pada 1990. Namun, otoritas Yaman yang diakui secara internasional terus menegaskan komitmen terhadap integritas teritorial, memandang gerakan separatis sebagai tantangan eksistensial terhadap negara.
Konflik ini semakin rumit oleh dinamika regional yang melibatkan aktor eksternal. Baru-baru ini, muncul tuduhan bahwa operasi STC di wilayah perbatasan selatan mendapat dorongan dari pihak luar, yang memicu respons keras termasuk pembatalan kesepakatan pertahanan bilateral dan perintah penarikan pasukan asing dalam waktu singkat. Meskipun pihak yang dituduh membantah keterlibatan langsung dan menegaskan dukungan terhadap stabilitas, insiden ini telah memperlebar celah dalam koalisi anti-kelompok pemberontak utara.
Baca juga : Tradisi Korps Raport: Penghormatan terhadap Mobilitas Personel di Lingkungan Militer
Dari perspektif akademis, eskalasi ini mengilustrasikan kompleksitas konflik Yaman sebagai perpaduan antara isu internal—seperti ketidakpuasan regional dan perebutan sumber daya—dengan intervensi eksternal yang sering kali memperburuk polarisasi. Penguasaan atas ladang minyak di Hadramaut, misalnya, bukan hanya masalah militer, tetapi juga ekonomi: wilayah ini menyumbang sebagian besar cadangan energi Yaman, yang krusial bagi kelangsungan entitas politik mana pun di selatan.
Jika ultimatum Al-Khanbashi tidak diindahkan, risiko konfrontasi terbuka semakin tinggi, berpotensi memicu gelombang kekerasan baru yang dapat melemahkan upaya perdamaian nasional. Di tengah gencatan senjata rapuh dengan kelompok utara, perpecahan di selatan ini berisiko menguntungkan pihak-pihak ekstremis dan memperpanjang penderitaan rakyat Yaman. Solusi jangka panjang memerlukan dialog inklusif yang mengakomodasi aspirasi selatan tanpa mengorbankan kesatuan negara, didukung oleh mediasi netral dari komunitas internasional.
Perkembangan ini patut dipantau ketat, karena implikasinya melampaui batas Yaman dan memengaruhi stabilitas Teluk serta dinamika energi global.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
