RI News Portal. Taipe, Taiwan 1 January 2026 – Pada awal tahun 2026, ketegangan di Selat Taiwan kembali memuncak menyusul latihan militer skala besar yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) pada akhir Desember 2025. Latihan tersebut, yang melibatkan tembak-menembak langsung, peluncuran roket, serta simulasi blokade dan penguasaan pelabuhan kunci, diakhiri tepat sebelum pergantian tahun. Manuver ini merupakan respons Beijing terhadap penjualan senjata Amerika Serikat senilai lebih dari 11 miliar dolar AS kepada Taiwan—paket terbesar hingga saat ini—yang mencakup sistem roket HIMARS, misil ATACMS, drone, dan howitzer.
Dalam pidato Tahun Baru pada 1 Januari 2026, Presiden Taiwan Lai Ching-te menegaskan komitmen tegas untuk mempertahankan kedaulatan nasional. Ia menyatakan bahwa di tengah ambisi ekspansi China yang semakin nyata, Taiwan tidak memiliki ruang untuk kompromi dalam hal keamanan nasional. Lai menekankan perlunya memperkuat pertahanan nasional, meningkatkan ketahanan masyarakat secara keseluruhan, serta membangun mekanisme pencegahan yang efektif berbasis demokrasi. Pidato ini juga menyoroti tahun 2026 sebagai periode krusial, di mana Taiwan harus mempersiapkan skenario terburuk sambil berharap yang terbaik, mengingat laporan intelijen yang menyebut China berupaya memiliki kemampuan invasi penuh pada 2027.
Sebaliknya, Presiden China Xi Jinping dalam pesan Tahun Barunya pada 31 Desember 2025 menyebut penyatuan kembali dengan Taiwan sebagai “tren zaman yang tidak dapat dihentikan”. Pernyataan ini memperkuat narasi Beijing bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah China, dengan ikatan darah dan kekerabatan yang tak tergoyahkan. Respons resmi dari Kantor Urusan Taiwan di Beijing menyebut pidato Lai penuh dengan kebohongan dan permusuhan, serta menuduhnya sebagai pemicu konfrontasi lintas selat.
Dari perspektif analisis strategis, eskalasi ini mencerminkan dinamika deterrence yang semakin kompleks. Taiwan telah merespons dengan mempercepat modernisasi pertahanan, termasuk rencana anggaran khusus sekitar 40 miliar dolar AS yang dialokasikan selama delapan tahun (2026-2033) untuk pengembangan sistem pertahanan udara berlapis bernama T-Dome. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan deteksi tingkat tinggi dan intersepsi efektif terhadap ancaman beragam, seperti misil balistik, pesawat tempur, drone, dan misil hipersonik, dengan mengambil inspirasi dari model-model serupa di negara lain. Anggaran pertahanan reguler Taiwan untuk 2026 diproyeksikan mencapai lebih dari 3% PDB, dengan target jangka panjang 5% pada 2030, sebagai bagian dari strategi asymmetric warfare yang menekankan mobilitas, presisi, dan ketahanan.
Penjualan senjata AS tersebut, meskipun sesuai dengan kewajiban hukum Washington untuk mendukung kemampuan pertahanan diri Taiwan, semakin memperdalam polarisasi. Beijing memandangnya sebagai campur tangan eksternal yang mengganggu stabilitas regional, sementara Taipei melihatnya sebagai elemen krusial dalam menjaga keseimbangan kekuatan. Latihan militer China tidak hanya menguji kemampuan blokade potensial, tetapi juga mengirim sinyal kepada aktor eksternal—termasuk Jepang, yang baru-baru ini menyatakan kemungkinan intervensi dalam konflik hipotetis—untuk tidak ikut campur.
Baca juga : Eskalasi Militer AS terhadap Penyelundupan Narkoba: Implikasi Hukum, Politik, dan Kemanusiaan
Secara lebih luas, situasi ini menimbulkan implikasi bagi stabilitas Indo-Pasifik. Eskalasi berulang semacam ini meningkatkan risiko miscalculasi, di mana latihan militer dapat bertransisi menjadi konfrontasi aktual. Namun, bagi Taiwan, fokus pada penguatan internal—melalui inovasi teknologi pertahanan domestik dan peningkatan ketahanan masyarakat—menjadi prioritas untuk menghindari ketergantungan berlebih pada dukungan eksternal. Di sisi lain, retorika penyatuan dari Beijing, meskipun tegas, masih meninggalkan ruang untuk diplomasi, asal didasarkan pada pengakuan atas realitas politik yang ada.
Tahun 2026 kemungkinan akan menjadi ujian nyata bagi strategi deterrence kedua belah pihak, di mana keseimbangan antara tekanan militer dan dialog menjadi kunci untuk mencegah konflik terbuka. Pengamatan internasional terhadap resolusi Taiwan dalam mempertahankan diri sendiri akan turut menentukan dinamika selanjutnya di kawasan yang strategis ini.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
