RI News Portal. Budapest, 22 Oktober 2025 –Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih nilai 90,91 dan predikat “Sangat Memuaskan” dalam pengawasan kearsipan tahun 2024 yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Capaian ini menempatkan Kemkomdigi sebagai salah satu kementerian dengan peringkat tertinggi, memperkuat posisinya sebagai pelopor tata kelola pemerintahan modern berbasis digital.
Sekretaris Jenderal Kemkomdigi, Ismail, menegaskan bahwa prestasi ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan komitmen kementerian dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. “Arsip adalah memori kolektif bangsa. Pengelolaan arsip yang baik menunjukkan kesiapan kami untuk diawasi publik secara terbuka,” ujar Ismail usai menerima Anugerah Pengawasan Kearsipan 2024 di Kantor ANRI, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Menurut Ismail, pengelolaan arsip tidak hanya menjadi tugas administrasi, tetapi juga langkah strategis untuk mendukung transformasi digital pemerintahan. Kemkomdigi berkomitmen untuk terus berinovasi melalui sistem pengarsipan digital terintegrasi lintas unit kerja. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan publik sekaligus memperkuat ekosistem data nasional.
“Sistem pengarsipan digital terintegrasi memungkinkan data dan dokumen menjadi landasan pengambilan kebijakan yang cepat, tepat, dan akuntabel,” tambahnya.
Pengawasan kearsipan ANRI tahun 2024 melibatkan 85 kementerian dan lembaga, lima Perguruan Tinggi Negeri, 34 pemerintah provinsi, serta 424 pemerintah kabupaten/kota. Dari evaluasi tersebut, Kemkomdigi menonjol dengan capaian yang menegaskan perannya sebagai penggerak tata kelola digital yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
Baca juga : Penundaan KTT Trump-Putin di Hongaria: Diplomasi Rusia-Ukraina Masih Terhambat
Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pengelolaan arsip digital yang baik dapat menjadi tulang punggung pemerintahan modern. Kemkomdigi pun bertekad untuk terus mendorong inovasi demi mendukung ekosistem data nasional yang lebih kuat dan layanan publik yang lebih responsif.
Pewarta : Setiawan Wibisono
