RI News Portal. Jakarta, 14 Juli 2025 — Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan tiga prioritas utama dalam program kerja tahun 2026: pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan penguatan dukungan manajemen. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/7).
Wamendag Roro menyampaikan bahwa strategi Kemendag diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator makroekonomi nasional melalui upaya stabilisasi dan pertumbuhan sektor perdagangan. “Dalam rangka mencapai indikator pencapaian perekonomian nasional, Kementerian Perdagangan memiliki tiga prioritas utama, dan pertama adalah pengamanan pasar dalam negeri,” ungkap Roro.
Pengamanan pasar domestik, menurut Roro, dilaksanakan melalui pendekatan multisektor. Ini mencakup peningkatan perdagangan antarwilayah, optimalisasi sarana perdagangan, fasilitasi pengembangan dan sertifikasi produk, serta peningkatan pemberdayaan konsumen. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan perdagangan, menciptakan kepastian dan kemudahan berusaha, serta mendorong pengembangan produk lokal secara menyeluruh.
Langkah ini menjadi respons terhadap tantangan keterbukaan pasar global yang berpotensi menggerus produk lokal jika tidak diimbangi dengan proteksi strategis. Pendekatan integratif terhadap pemberdayaan konsumen juga dinilai penting untuk menciptakan pasar domestik yang sehat dan tangguh.
Sebagai prioritas kedua, Kemendag menargetkan perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Fokus utama adalah penguatan diplomasi perdagangan internasional dan peningkatan promosi serta diseminasi informasi ekspor. Roro menyatakan bahwa Kemendag tengah mendorong ratifikasi sejumlah perjanjian dagang internasional sebagai instrumen pembuka akses pasar luar negeri.
“Di tengah ketidakpastian ini, ini merupakan salah satu hal yang didorong oleh kami di Kemendag untuk membuka akses pasar luar negeri, yang juga beriringan dengan ratifikasi dari beberapa perjanjian perdagangan internasional,” ujarnya.
Baca juga : Relawan “Mangkok Merah” Jatisrono Gelar Aksi Sosial Peduli Lingkungan Jelang HUT ke-80 RI
Selain itu, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi strategi utama melalui program UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor. Program ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas inovasi desain produk serta pemanfaatan peran agregator dalam mempercepat ekspor skala kecil dan menengah.
Untuk mendukung ketiga prioritas tersebut, Kemendag mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp886,63 miliar untuk tahun anggaran 2026. Rencana alokasi tersebut dibagi menjadi tiga program besar: perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan dukungan manajemen.
Dalam program perdagangan dalam negeri, fokus diarahkan pada pengelolaan sarana perdagangan dan logistik, pemberdayaan konsumen, serta pengembangan perdagangan berjangka komoditi. Sementara itu, program perdagangan luar negeri akan berfokus pada peningkatan ekspor, penyelesaian perjanjian dagang, dan kajian kebijakan strategis.
Adapun program dukungan manajemen mencakup penguatan infrastruktur digital, melalui pengembangan Sistem Terpadu Perdagangan dan inisiatif Satu Data Perdagangan. “Kedua adalah dukungan sarana dan prasarana perkantoran melalui pemeliharaan dan peningkatan fasilitas gedung,” tambah Roro.
Secara akademis, pendekatan Kemendag mencerminkan model kebijakan dual-track strategy dalam perdagangan nasional—yang mengedepankan proteksi domestik secara selektif sekaligus ekspansi global melalui liberalisasi terukur. Strategi ini dianggap relevan untuk ekonomi berkembang seperti Indonesia, di mana ketahanan pasar dalam negeri harus diperkuat sebelum bersaing secara penuh di pasar global.
Disertai dengan instrumen kebijakan fiskal (tambahan anggaran), strategi Kemendag berpotensi menopang pertumbuhan sektor perdagangan sebagai kontributor utama PDB. Keberhasilan pelaksanaannya bergantung pada sinergi lintas kementerian, harmonisasi regulasi pusat-daerah, serta respons dunia usaha terhadap stimulus kebijakan tersebut.
Pewarta : Yudha Purnama
