RI News. Melawi – Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah kabupaten se-Kalimantan Barat semakin memburuk seiring berjalannya waktu, meninggalkan warga dalam ketidakpastian yang menyakitkan. Laporan-laporan dari berbagai daerah menunjukkan ketersediaan minyak semakin sulit didapatkan, baik di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun di layanan Pertamini. Keluhan ini dirasakan merata, mulai dari ibu kota Pontianak dan Kubu Raya, hingga pedalaman seperti Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, hingga kabupaten-kabupaten lain di wilayah pedalaman. Warga terpaksa mengantre berjam-jam, bahkan sejak pagi buta, hanya untuk mendapatkan jatah minyak yang jumlahnya terbatas.
“Semakin hari semakin susah. Dulu masih bisa dapat, sekarang sudah dua hari berkeliling dari satu tempat ke tempat lain tetap kosong,” ujar seorang warga yang mengantre di Pertamini kawasan kabupaten Melawi. Harga pasar justru melonjak tajam. Meskipun dihimbau setiap bupati untuk menjual dengan harga tertentu, tidak ada tindakan tegas. Di beberapa tempat, harga per liter mencapai 22 ribu rupiah, bahkan ada yang menembus 30 ribu rupiah di kabupaten Kapuas Hulu.
Meski sejumlah lokasi telah menerapkan aturan ganjil-genap untuk mengatur antrean, aturan tersebut justru tidak memberikan perubahan berarti bagi pengendara sepeda motor yang paling banyak terdampak. Nomor kendaraan ganjil hanya boleh mengisi pada tanggal ganjil, sementara nomor genap hanya pada hari genap. Namun jumlah jatah yang tersedia tetap sedikit, sehingga antrean tetap panjang dan minyak tetap cepat habis.
“Katanya dibagi ganjil dan genap supaya tidak menumpuk. Tapi nyatanya hari ganjil minyaknya sedikit, hari genap juga sama saja. Tidak ada bedanya, tetap susah dapat,” keluh seorang pengendara motor warga Kabupaten Sintang. Banyak pengendara roda dua terpaksa bolak-balik berkali-kali sebelum akhirnya bisa mendapatkan minyak, bahkan ada yang pulang dengan tangan kosong.
Keluhan lain yang muncul adalah tidak adanya perbedaan harga yang nyata antara BBM bersubsidi dan non-subsidi di lapangan. Di beberapa tempat, jika minyak bersubsidi tersedia, harganya sudah mendekati harga pasar. Di tempat lain, warga terpaksa membeli dengan harga jauh lebih mahal dari ketentuan resmi.
“Subsidi katanya untuk rakyat kecil. Tapi kalau dapatnya susah dan harganya sama saja dengan yang tidak disubsidi, untuk apa ada pembedaan itu?” tanya warga lainnya. Kondisi ini semakin membebani pengusaha kecil, pekerja harian, dan warga yang sehari-hari bergantung pada sepeda motor untuk bekerja. Biaya transportasi melonjak, sementara pendapatan tetap.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi yang memuaskan dari pihak berwenang mengenai penyebab kelangkaan yang berlangsung terus-menerus ini. Warga berharap pemerintah segera turun tangan dengan empat langkah konkret: memastikan pasokan minyak mencukupi di seluruh kabupaten Kalbar, mengawasi harga agar sesuai ketentuan tanpa ada kecurangan, mengevaluasi sistem ganjil-genap yang ternyata tidak efektif, serta memberikan kejelasan kapan kondisi akan kembali normal.
“Kami tidak minta kemewahan, kami hanya minta kebutuhan dasar terpenuhi dengan wajar. Jangan biarkan rakyat makin kesulitan setiap harinya,” ucap perwakilan warga.
Pewarta: Lisa Susanti
Tagline: #KelangkaanBBM, #KalbarAntrean, #HargaBBMLangka, #GanjilGenapGagal, #SubsidiGagal, #WargaKalbar, #KrisisBahanBakar, #RakyatButuhSolusi,
About the Author
