RI News. Padangsidimpuan, Kamis 19 November 2026 – Pembahasan Rancangan APBD Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2027 berjalan di tengah ketegangan internal DPRD. Dua kelompok anggota, masing-masing 13 dan 17 orang, belum menemukan titik temu dalam rapat paripurna pada tanggal tersebut. Padahal, waktu penetapan anggaran daerah tinggal beberapa hari lagi.
Kebuntuan ini menunjukkan bahwa persoalan di tubuh legislatif tidak sebatas jadwal sidang. Perselisihan juga menyentuh pola komunikasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan kesepakatan antaranggota dewan.
Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh, S.Ak., menjelaskan bahwa perubahan agenda merupakan tindak lanjut hasil rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi pada 16 November 2026.
Menurutnya, Keputusan Badan Musyawarah Nomor 9 Tahun 2026 semula menetapkan tahapan pembahasan dimulai 12 November 2026 dengan penyampaian nota keuangan. Jawaban Wali Kota dijadwalkan 13 November, lalu pembahasan di Badan Anggaran, dan keputusan tingkat II pada 24 November 2026.
Rangkaian itu tersendat karena rapat paripurna tidak kuorum, meski sudah ditunda sesuai tata tertib. Srifitrah merujuk aturan yang berlaku untuk kondisi tersebut.

“Mengacu pada Pasal 95 ayat (6) Peraturan DPRD Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, apabila kuorum tetap tidak terpenuhi setelah penundaan, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi,” ujarnya.
Berdasarkan ketentuan itu, rapat pimpinan menyepakati jadwal baru. Nota keuangan Ranperda APBD disampaikan 19 November 2026, disusul jawaban Wali Kota pukul 20.00 WIB. Keputusan tingkat II digeser ke 27 November 2026 pukul 14.00 WIB. Rapat pimpinan itu dihadiri pimpinan Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Gerakan Kebangkitan, dan perwakilan Fraksi PKB.
Dalam paripurna, perbedaan sikap kembali muncul. Sebagian anggota meminta agar perubahan jadwal tidak mengabaikan kesepakatan bersama dan aspirasi anggota.
Marataman Siregar, yang mewakili 17 anggota penandatangan tuntutan internal, menegaskan bahwa aspirasi itu tidak dimaksudkan memperpanjang polemik. Ia menyebutnya sebagai introspeksi sekaligus upaya memperbaiki komunikasi antara pimpinan dan anggota. Ia berharap agenda yang tertunda bisa dituntaskan lewat kesepahaman, karena kepentingan utama dewan adalah memastikan pembahasan APBD berpihak kepada masyarakat.
Anggota Fraksi Golkar, Dewi Fortuna, berpandangan sebaliknya. Menurutnya, keputusan rapat pimpinan dan pimpinan fraksi pada 16 November harus dijadikan pedoman karena diambil melalui mekanisme tata tertib.
Anggota Fraksi Gerakan Kebangkitan, Khoiruddin Siagian, mengingatkan bahwa setiap keputusan paripurna harus mencerminkan suara anggota. Ia menilai voting dapat ditempuh sesuai tata cara persidangan bila kesepakatan bersama tidak tercapai.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Purnadi, SE, menekankan bahwa pembahasan tetap harus berjalan sesuai jadwal meski ada perbedaan pandangan. Ia mengingatkan bahwa batas penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 jatuh pada 30 November 2026.
Persoalan antara pimpinan dan anggota diharapkan diselesaikan melalui forum tersendiri agar tidak menghambat pembahasan anggaran. APBD menjadi instrumen utama yang menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, dan pemenuhan kebutuhan warga Padangsidimpuan pada 2027.
Perbedaan pendapat adalah bagian wajar dari demokrasi. Namun, masyarakat yang menunggu kepastian program dan kebijakan pembangunan jangan sampai menjadi pihak yang dirugikan. Kini publik menanti langkah konkret seluruh unsur DPRD untuk mencari titik temu dan menuntaskan pembahasan R-APBD 2027 sesuai ketentuan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, Sekretaris Daerah Rahmat Marzuki Nasution, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, dan seluruh camat se-Kota Padangsidimpuan.
Pewarta: Indra Saputra
Tagline: #RAPBD2027, #DPRDPadangsidimpuan, #ParipurnaDPRD, #AnggaranDaerah, #DinamikaLegislatif, #KuorumParipurna, #PembangunanDaerah, #Padangsidimpuan,

