RI News Portal. Pontianak, 9 Agustus 2025 — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyerukan komitmen kolektif untuk menjaga ekosistem mangrove sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan pesisir. Seruan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang digelar di Pontianak, dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq.
“Mari kita jaga lingkungan kita agar lingkungan hijau kembali, supaya ada peninggalan kita untuk anak cucu kita ke depan,” tegas Norsan dalam sambutannya.
Sebelum mengikuti Rakornas, Gubernur Norsan bersama Menteri LH dan Kapolri telah melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di Kabupaten Mempawah. Kegiatan ini menjadi simbol nyata komitmen lintas lembaga terhadap rehabilitasi ekosistem pesisir.
Menurut Norsan, budidaya mangrove di Mempawah telah menjadi perhatian sejak beberapa tahun terakhir, dengan dukungan aktif dari LSM dan program CSR berbagai badan usaha, termasuk BUMN yang beroperasi di Kalimantan Barat.
Kalimantan Barat memiliki kekayaan ekosistem mangrove yang luar biasa, dengan luas mencapai lebih dari 162.000 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Kabupaten Kubu Raya tercatat sebagai wilayah dengan tutupan mangrove terbesar, yakni hampir 68% dari total provinsi.
Lebih dari sekadar luas, ekosistem mangrove Kalbar juga memiliki keanekaragaman hayati tinggi, dengan 40 spesies tercatat, termasuk dua spesies langka dunia: Bruguiera hainesii dan Kandelia candel. Keberadaan spesies ini menempatkan Kalbar sebagai wilayah strategis dalam konservasi global.
“Ini adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab,” ujar Norsan. “Saat ini, masih terdapat lebih dari 14 ribu hektare lahan potensial untuk rehabilitasi mangrove. Ini adalah peluang besar untuk memperkuat ketahanan pesisir, meningkatkan kualitas lingkungan, dan membuka ruang bagi ekonomi hijau.”
Ekosistem mangrove berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim, perlindungan garis pantai, dan penyediaan habitat bagi berbagai spesies laut. Dalam konteks Kalbar, rehabilitasi mangrove bukan hanya isu ekologis, tetapi juga strategis dalam pembangunan berkelanjutan.
Keterlibatan berbagai aktor—pemerintah, masyarakat, NGO, dan sektor swasta—menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program rehabilitasi. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan prinsip governance lingkungan yang menekankan partisipasi dan akuntabilitas.
Seruan Gubernur Kalbar menjadi pengingat bahwa pelestarian lingkungan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan warisan kolektif yang harus dijaga bersama. Dengan potensi ekologis yang dimiliki, Kalbar berpeluang menjadi model nasional dalam pengelolaan mangrove berbasis kolaborasi dan keberlanjutan.
Pewarta : Eka Yuda
About the Author
