RI News Portal. Jakarta, 28 Agustus 2025 – Di tengah upaya pemerintah untuk mereformasi sistem pendidikan dan sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) muncul sebagai mitra strategis dalam pengembangan Program Sekolah Rakyat. Program ini, yang menjadi mandat langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Sosial, tidak hanya bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, tetapi juga merepresentasikan model integratif pengentasan kemiskinan. Dukungan Kemkomdigi berfokus pada penguatan infrastruktur digital, khususnya jaringan internet di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta pemanfaatan kanal komunikasi publik untuk menyebarkan narasi sukses program ini.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar inisiatif pendidikan, melainkan ekosistem holistik yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat marjinal. “Sekolah Rakyat adalah miniatur program integratif. Orang tuanya diberdayakan, rumahnya diperbaiki, masuk ke koperasi desa, anak dan keluarganya mendapat layanan kesehatan. Semua aspek disentuh,” ujar Angga dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis lalu. Pendekatan ini, menurutnya, mencerminkan visi Presiden untuk memuliakan “wong cilik” – istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada rakyat kecil yang sering terpinggirkan dalam kebijakan nasional.
Dari perspektif akademis, program seperti ini dapat dianalisis melalui lensa teori pembangunan inklusif, di mana teknologi digital berperan sebagai katalisator untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Studi-studi di bidang komunikasi pembangunan, seperti yang dikembangkan oleh para ahli seperti Everett Rogers dalam teori difusi inovasi, menunjukkan bahwa akses internet tidak hanya memfasilitasi pendidikan, tetapi juga mempercepat adopsi praktik ekonomi baru di komunitas pedesaan. Kemkomdigi, dalam hal ini, berencana meminta data lokasi Sekolah Rakyat untuk memetakan kebutuhan konektivitas. “Kita akan minta data lokasi Sekolah Rakyat. Dari sana bisa dilihat siapa yang sudah memiliki jaringan, siapa yang belum. Komdigi siap bantu memastikan konektivitasnya,” tegas Angga, menyoroti komitmen untuk menutup celah digital di wilayah 3T yang sering kali menjadi penghalang utama dalam program pemberdayaan.
Selain infrastruktur fisik, Kemkomdigi juga mendorong strategi komunikasi publik yang inovatif melalui kanal digital. Angga berbagi pengalaman pribadinya: “Saya melihat langsung di Bogor, ada anak pemulung yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat. Kisah seperti ini harus diketahui publik, karena inilah wajah nyata program Presiden untuk wong cilik.” Narasi semacam ini, jika disebarkan melalui platform media sosial dan aplikasi digital, dapat membangun dukungan masyarakat luas dan mendorong partisipasi swasta. Dalam konteks jurnalistik akademis, pendekatan ini mengingatkan pada konsep “storytelling for social change,” di mana cerita pribadi digunakan untuk mengadvokasi kebijakan, sebagaimana dibahas dalam literatur komunikasi massa kontemporer.
Baca juga : Gubernur Jakarta Berjanji Segera Perbaiki Kerusakan Pasca-Demo
Sekretaris Jenderal Kemkomdigi, Ismail, merinci lima bentuk dukungan digitalisasi yang akan diberikan: penyediaan jaringan internet, penguatan komunikasi publik, integrasi platform dan aplikasi digital, pelatihan digital untuk guru Sekolah Rakyat, serta pemanfaatan pusat data nasional untuk pengelolaan data program. “Kami punya jaringan ekosistem digital, termasuk startup (perusahaan rintisan) dan platform yang bisa dilibatkan. Jika ada kebutuhan data, Komdigi sudah menyiapkan program pusat data nasional untuk mendukung Sekolah Rakyat,” papar Ismail. Inisiatif ini tidak hanya praktis, tetapi juga strategis dalam membangun ekosistem digital inklusif, di mana data menjadi aset utama untuk monitoring dan evaluasi program. Dari sudut pandang akademis, integrasi data nasional ini dapat dilihat sebagai langkah menuju “data-driven governance,” yang telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan di negara-negara seperti India melalui program serupa seperti Digital India.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan dimensi filosofis pada program ini, yang dibangun atas tiga kunci utama arahan Presiden: memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. “Dengan Sekolah Rakyat, mimpi-mimpi mereka terbuka. Mereka yang putus asa kini kembali punya harapan, melahirkan pemungkin-pemungkin baru. Presiden menegaskan agar kita melihat yang tidak tampak, yang grassroot, yang nyaris tidak terdengar,” jelasnya. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan berbasis empati, yang dalam studi sosiologi pembangunan sering dikaitkan dengan teori empowerment Paulo Freire, di mana pendidikan menjadi alat pembebasan bagi yang tertindas.
Secara keseluruhan, kolaborasi antara Kemkomdigi dan Kementerian Sosial ini berpotensi menjadikan Sekolah Rakyat sebagai model sekolah alternatif yang tidak hanya mendidik, tetapi juga mengintegrasikan teknologi untuk pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada infrastruktur digital di wilayah terpencil memerlukan monitoring ketat untuk memastikan inklusivitas. Di era digital ini, program semacam ini bisa menjadi benchmark bagi negara berkembang lainnya, membuktikan bahwa teknologi bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk keadilan sosial.
Pewarta : Albertus Parikesit
