RI News Portal. Kathmandu – Di tengah ketidakpastian politik yang masih membayangi Nepal pasca-gejolak besar September lalu, ratusan pendukung monarki berkumpul secara damai di ibu kota pada hari Minggu (11 Januari 2026). Mereka menuntut pemulihan institusi kerajaan menjelang pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada Maret 2026.
Aksi tersebut menjadi demonstrasi pro-monarki pertama sejak gelombang protes keras kaum muda (Gen Z) empat bulan lalu memaksa pembentukan pemerintahan transisi di bawah kepemimpinan Sushila Karki—perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Nepal. Pemerintahan sementara ini langsung menetapkan jadwal pemilu dini untuk mengakhiri kekosongan kekuasaan dan merespons tuntutan reformasi mendalam.
Peserta unjuk rasa berkumpul di sekitar patung Raja Prithvi Narayan Shah, pendiri dinasti Shah abad ke-18 yang menjadi simbol persatuan Nepal modern. Slogan “Kami mencintai raja kami. Kembalikan raja kami” bergema di udara, mencerminkan nostalgia terhadap era monarki yang dihapuskan pada 2008 setelah gerakan rakyat dan transisi ke republik sekuler.
Seorang demonstran, Samrat Thapa, menyatakan pandangan yang kini semakin sering terdengar di kalangan pendukung kerajaan: “Dalam kondisi saat ini, setelah jalur yang diambil pasca-gerakan Gen Z, satu-satunya alternatif bagi negara ini adalah mengembalikan monarki. Hanya institusi raja yang mampu menstabilkan situasi dan mengatasi krisis berkepanjangan.”
Meski berlangsung aman berkat pengawalan ketat polisi anti huru-hara, aksi ini mengingatkan pada insiden tragis Maret 2025, ketika bentrokan serupa menewaskan dua orang. Hari Minggu kemarin bertepatan dengan peringatan hari lahir Prithvi Narayan Shah, yang secara rutin menjadi momen berkumpulnya pendukung monarki—meski dalam beberapa tahun terakhir sering berujung bentrokan.
Dukungan terhadap keluarga kerajaan, khususnya mantan Raja Gyanendra, ternyata tetap bertahan kuat di segmen masyarakat tertentu, terutama mereka yang merasa kecewa dengan kinerja sistem republik pasca-2008. Banyak yang memandang monarki sebagai simbol stabilitas dan identitas nasional Hindu, di tengah ketidakstabilan politik yang ditandai 14 pergantian pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari dua dekade.
Baca juga : Protes Massal di Iran Memasuki Pekan Ketiga: Israel Memilih Sikap Waspada, Bukan Provokasi
Gelombang protes Gen Z pada September 2025—yang dipicu oleh pelarungan sementara media sosial dan tuntutan pemberantasan korupsi, penciptaan lapangan kerja, serta tata kelola yang lebih baik—berhasil menggulingkan pemerintahan sebelumnya. Namun, beberapa bulan setelah terbentuknya pemerintahan transisi di bawah Sushila Karki (mantan Ketua Mahkamah Agung), muncul kritik bahwa langkah penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi berjalan terlalu lambat.
Situasi ini menciptakan ruang bagi narasi alternatif: sebagian kelompok melihat pemulihan monarki sebagai “solusi terakhir” untuk menyatukan negara yang terpecah belah oleh politik partisan dan ketidakpercayaan terhadap elit republik. Di sisi lain, para analis politik menilai wacana ini tetap minoritas dan sulit direalisasikan karena hambatan konstitusional serta mayoritas pendukung republik yang lahir pasca-2008.
Dengan pemilu Maret 2026 semakin dekat, unjuk rasa hari Minggu ini menjadi sinyal awal bahwa isu monarki kemungkinan akan muncul sebagai salah satu variabel tak terduga dalam kontestasi politik mendatang. Apakah nostalgia kerajaan mampu diterjemahkan menjadi kekuatan elektoral, atau hanya menjadi ekspresi kekecewaan sementara, akan teruji dalam dinamika kampanye dan partisipasi pemilih dalam beberapa pekan ke depan.
Nepal kini berada pada persimpangan: antara harapan reformasi dari generasi muda dan panggilan kembali ke masa lalu yang dianggap lebih stabil oleh sebagian masyarakat. Hasil pemilu Maret akan menjadi penentu arah jangka panjang negara Himalaya ini.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
