RI News. Jakarta – Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 24 juta sambungan pipa air bersih ke rumah tangga hingga tahun 2029, yang setara dengan capaian 40 persen cakupan layanan perkotaan. Ambisi ini diproyeksikan mampu menjangkau sekitar 93 juta penduduk di berbagai wilayah urban, menandai langkah signifikan dalam upaya meningkatkan akses air minum aman bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa target tersebut bukanlah tugas mudah, mengingat waktu tersisa hanya tiga tahun dari posisi saat ini di tahun 2026. “Ini pekerjaan berat sekali. Sekarang tahun 2026, bisa enggak tiga tahun kita bisa segini,” ujar AHY saat menyampaikan paparan dalam forum diskusi strategis sektor air di Jakarta, Selasa lalu.
Data terkini menunjukkan bahwa sambungan pipa air bersih rumah tangga yang telah terpasang baru mencapai sekitar 14 juta unit, melayani kurang lebih 56 juta jiwa atau sekitar 20 persen dari total populasi nasional. Angka ini mencerminkan tantangan struktural yang masih dihadapi, di mana sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sumber air non-perpipaan yang rentan terhadap kontaminasi.
Dalam jangka panjang, pemerintah menetapkan visi lebih ambisius melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Pada tahun 2045, ditargetkan terdapat 56 juta sambungan rumah yang mampu mencapai 100 persen cakupan layanan, dengan proyeksi melayani hingga 211 juta jiwa. “Ini pekerjaan berat dan harus kita lakukan secara serius karena sekali lagi kita harus memastikan setiap warga itu punya akses terhadap air bersih,” tegas AHY.
Untuk merealisasikan target tersebut, AHY menyoroti tiga pilar strategis utama yang perlu diperkuat secara simultan. Pertama, konservasi sumber daya air guna menjaga ketersediaan pasokan jangka panjang di tengah ancaman degradasi lingkungan. Kedua, pengelolaan dan pemanfaatan air yang efektif serta efisien, agar tidak terjadi pemborosan dan memaksimalkan manfaat setiap tetes air. Ketiga, mitigasi risiko bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan kekeringan ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.
AHY juga menggarisbawahi adanya kompetisi penggunaan air antarsektor yang semakin ketat. Saat ini, sekitar 74 persen sumber daya air nasional dialokasikan untuk irigasi pertanian guna mendukung swasembada pangan, dengan kebutuhan yang tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatra, tetapi juga merambah ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta wilayah Indonesia Timur lainnya. Sementara itu, kebutuhan rumah tangga hanya mencapai sekitar 9 persen, diikuti industri 6 persen, komersial 3 persen, dan sektor lain 8 persen.
“Kita harus mengelola dan mengembangkan air dengan sebaik mungkin, efektif dan efisien. Jangan kita menggunakan tanpa tujuan yang tepat,” tambah AHY. Pendekatan pengelolaan terintegrasi menjadi kunci utama, sehingga kebutuhan dominan sektor pertanian tetap terpenuhi tanpa mengorbankan hak dasar masyarakat atas air bersih yang aman dan terjangkau.
Target ini menuntut kolaborasi lintas sektor yang lebih erat, melibatkan pemerintah pusat, daerah, badan usaha milik daerah pengelola air minum, serta mitra swasta dan masyarakat. Dengan demikian, akses air bersih tidak lagi menjadi isu teknis semata, melainkan fondasi ketahanan nasional dan kesejahteraan rakyat di masa depan.
Pewarta : Diki Eri
About the Author
