RI News. Lampung Barat – Pernyataan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus yang mengaku “sedih sekaligus senyum-senyum” saat melihat keluhan warga tentang kondisi jalan rusak di media sosial menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Ungkapan tersebut dianggap tidak sensitif dan kurang mencerminkan empati terhadap penderitaan masyarakat akibat infrastruktur yang rusak parah.
Ruas jalan Sumberjaya–Tebu menjadi sorotan utama. Menurut warga, jalan tersebut sudah lama dalam kondisi rusak berat sehingga membahayakan keselamatan dan mengganggu aktivitas ekonomi sehari-hari. Banyak kendaraan rusak, waktu tempuh menjadi lebih lama, serta biaya transportasi melonjak akibat kondisi jalan yang tidak layak.
Ketua LSM Gerakan Masyarakat Untuk Lampung (GEMUL) Lampung Barat, Irfan Fajri, menilai respons bupati tersebut jauh dari harapan masyarakat. “Keluhan di media sosial bukanlah hiburan atau bahan tertawaan. Itu adalah ekspresi kekecewaan mendalam karena mobilitas dan perekonomian warga terganggu,” tegas Irfan Fajri dalam keterangannya, Sabtu (28/3/2026).
Irfan menambahkan bahwa masyarakat di Lampung Barat kini tidak lagi puas dengan kehadiran pemerintah secara simbolik. Mereka menuntut pembangunan yang konkret dan dapat dirasakan langsung, terutama perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan.
Lebih lanjut, GEMUL mempersoalkan alasan keterbatasan anggaran yang kerap disampaikan pemerintah daerah. Menurut mereka, masalah jalan rusak bukan semata-mata soal dana, melainkan prioritas dan efektivitas pengelolaan anggaran yang selama ini dianggap kurang optimal.
GEMUL juga menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah. Irfan Fajri mendesak agar penempatan pejabat dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan pribadi, agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih profesional.
Selain infrastruktur jalan, GEMUL menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran di sektor lain, termasuk dana kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Mereka khawatir adanya kebocoran anggaran yang dapat memperburuk kondisi keuangan daerah.
Sebagai langkah konkret, GEMUL mendesak pemerintah daerah untuk segera melaksanakan tiga hal utama:
- Melakukan audit terbuka terhadap anggaran infrastruktur tahun 2025.
- Menyusun langkah teknis percepatan perbaikan jalan Sumberjaya–Tebu.
- Mengevaluasi penempatan pejabat secara objektif dan transparan.
Desakan tersebut mendapat dukungan dari Ketua AJP, Sugeng Purnomo, yang menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan respons konkret terhadap persoalan infrastruktur yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari.
Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, GEMUL bersama AJP berencana melakukan kolaborasi dan audiensi langsung dengan pemerintah daerah. Tujuannya adalah menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemimpin daerah sekaligus mendorong solusi yang lebih cepat.
“ Masyarakat tidak membutuhkan respons emosional semata dari kepala daerah. Yang dibutuhkan adalah kepastian langkah nyata dan percepatan perbaikan,” ujar Irfan Fajri.
GEMUL berharap perbaikan ruas jalan Sumberjaya–Tebu dapat segera direalisasikan tanpa harus menunggu tekanan publik yang terus menerus melalui media sosial. Menurut mereka, infrastruktur yang baik merupakan hak dasar masyarakat dan menjadi ukuran nyata komitmen pemerintah dalam melayani rakyat.
Isu ini terus berkembang dan menjadi perhatian publik di Lampung Barat, di mana kondisi jalan rusak telah lama menjadi keluhan kronis yang belum juga terselesaikan secara tuntas.
Pewarta : Atalinsyah
About the Author
