RI News. Jefferson City — Upaya pemerintah federal Amerika Serikat memangkas defisit anggaran melalui pemotongan pajak besar-besaran tahun lalu, jutaan warga berpenghasilan rendah kini menghadapi ancaman kehilangan akses layanan kesehatan. Kebijakan baru yang mewajibkan sebagian penerima Medicaid—program asuransi kesehatan bagi kelompok miskin—untuk membuktikan aktivitas kerja, pengabdian masyarakat, atau pendidikan minimal 80 jam per bulan mulai menimbulkan gelombang persiapan mahal di tingkat negara bagian.
Analisis terbaru dari berbagai proyeksi anggaran menunjukkan bahwa biaya awal untuk menyesuaikan sistem teknologi dan menambah tenaga kerja diperkirakan melampaui 1 miliar dolar AS secara nasional. Angka ini jauh melampaui alokasi federal satu kali sebesar 200 juta dolar yang telah mulai disalurkan sejak akhir 2025. Dana tersebut hanya menutupi sebagian kecil, sementara sisanya ditanggung kombinasi pajak federal dan negara bagian—sebuah ironis mengingat tujuan utama kebijakan ini adalah menghemat pengeluaran pemerintah hingga ratusan miliar dolar dalam dekade mendatang.
Setiap negara bagian mengelola sistem Medicaid sendiri, sering kali menggunakan platform teknologi yang sudah berusia puluhan tahun. Mengintegrasikan verifikasi data pekerjaan, pendidikan, dan pengecualian medis memerlukan modifikasi khusus yang rumit. Seorang pejabat teknologi informasi senior di salah satu negara bagian Midwest menggambarkan tantangan ini sebagai “sangat sulit” karena keterbatasan sistem lama yang sulit diubah tanpa risiko gangguan besar.
Kebijakan ini, yang termuat dalam undang-undang rekonsiliasi anggaran 2025, menargetkan orang dewasa usia 19–64 tahun di kelompok ekspansi Medicaid (mereka yang berpenghasilan hingga 138 persen garis kemiskinan federal, tanpa anak kecil). Mereka kini harus memenuhi syarat “community engagement” setiap enam bulan—bukan tahunan seperti sebelumnya—atau berisiko kehilangan pertanggungan dengan cepat. Proyeksi Kantor Anggaran Kongres memperkirakan penghematan federal mencapai sekitar 375–388 miliar dolar selama 10 tahun, tetapi dengan konsekuensi 6 juta orang kehilangan asuransi kesehatan.
Namun, implementasi justru menimbulkan beban di depan. Beberapa negara bagian telah merilis estimasi biaya: satu di wilayah Tengah Barat memproyeksikan tambahan 32 juta dolar plus ratusan staf baru; negara bagian lain di Selatan dan Barat menyebut angka 46–65 juta dolar, termasuk kebutuhan 150 pegawai tambahan. Sebagian besar negara bagian terpaksa mengandalkan kontraktor swasta untuk memenuhi tenggat, meski setidaknya sepuluh perusahaan telah menawarkan diskon layanan.
Pengalaman masa lalu menjadi peringatan. Di salah satu negara bagian Selatan yang menerapkan aturan serupa secara sukarela beberapa tahun lalu, biaya administrasi mencapai lebih dari 54 juta dolar dalam empat setengah tahun—dua kali lipat dari bantuan medis yang dibayarkan selama periode itu. Ribuan orang kehilangan pertanggungan di negara bagian lain sebelum pengadilan federal menghentikan program tersebut. Para analis kebijakan kesehatan memperingatkan bahwa sistem verifikasi yang rumit berpotensi menciptakan “birokrasi merah” yang justru menghalangi akses bagi mereka yang paling membutuhkan, termasuk kelompok rentan medis yang pengecualiannya masih menunggu definisi final.
Baca juga : Revolusi AI Mengguncang Wall Street: Pemangkasan Massal dan Inflasi Panas Picu Penurunan Pasar Saham AS
Aturan federal lengkap baru diharapkan rampung Juni 2026, termasuk penjelasan pengecualian bagi yang “medically frail”. Sementara itu, negara bagian berada di bawah tekanan: mulai Oktober 2029, kesalahan pembayaran Medicaid akan berujung sanksi finansial dari pemerintah pusat. Beberapa negara bagian berencana meluncurkan lebih awal—satu di Midwest bahkan menargetkan Mei 2026—meski tanpa rincian biaya lengkap.
Para pakar kesehatan masyarakat menilai kebijakan ini sebagai taruhan berisiko tinggi: penghematan jangka panjang bagi federal versus biaya implementasi masif dan potensi hilangnya akses kesehatan bagi jutaan orang. Seorang direktur pusat kebijakan keluarga di universitas ternama menyebutnya “risiko besar”, di mana dana besar mengalir ke vendor teknologi untuk membangun sistem yang pada akhirnya bisa menjauhkan layanan dari mereka yang paling rentan.
Dengan tenggat utama Januari 2027 semakin dekat, negara bagian AS berada di persimpangan: mematuhi mandat federal sambil mengelola keterbatasan anggaran dan risiko operasional. Kisah ini bukan hanya soal angka, melainkan tentang bagaimana kebijakan penghematan bisa berbalik menjadi beban baru bagi sistem jaminan sosial terbesar di negara adidaya tersebut.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
