RI News. Jakarta, 10 April 2026 — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan sikap tegas terhadap Teheran, kali ini menyoroti dugaan praktik pemungutan biaya oleh Iran terhadap kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Menurut Trump, laporan intelijen menunjukkan Iran mengenakan pungutan atas lalu lintas tanker di jalur strategis tersebut, sebuah langkah yang ia anggap tidak boleh diteruskan.
“Ada laporan bahwa Iran mengenakan biaya kepada kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Sebaiknya mereka tidak melakukan itu dan, jika mereka melakukannya, sebaiknya hentikan sekarang!” tegas Trump dalam pernyataan publiknya baru-baru ini.
Pernyataan ini muncul hanya beberapa hari setelah Trump mengumumkan persetujuan gencatan senjata bilateral selama dua pekan dengan Iran pada Selasa malam (7 April). Dalam kesepakatan tersebut, Iran disebut-sebut telah menyetujui untuk membuka kembali Selat Hormuz, arteri utama pasokan minyak dunia yang sempat terganggu akibat ketegangan berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.

Selat Hormuz, yang membentang sepanjang sekitar 21 mil dan menjadi jalur transit hampir 20 persen produksi minyak global, memang kerap menjadi kartu tawar dalam dinamika geopolitik. Analis keamanan internasional menilai, upaya pemungutan biaya oleh Iran—jika benar terjadi—bisa menjadi bentuk leverage ekonomi di tengah tekanan sanksi dan konflik yang masih berlangsung. Namun, langkah ini juga berisiko memperkeruh suasana gencatan senjata yang masih sangat rapuh.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyambut positif momentum diplomasi dengan menyatakan bahwa Teheran siap memulai pembicaraan langsung dengan Amerika Serikat di Islamabad, ibu kota Pakistan, pada Jumat (10 April). Pakistan sendiri berperan sebagai mediator penting dalam mendorong kesepakatan awal ini.
Namun, celah interpretasi antarpihak mulai terlihat jelas. Trump menegaskan bahwa penghentian serangan Israel terhadap target-target di Lebanon tidak termasuk dalam ruang lingkup gencatan senjata dengan Iran, terutama karena keterlibatan kelompok Hizbullah. Di sisi lain, pihak Iran memandang kelanjutan operasi militer Israel di Lebanon sebagai pelanggaran langsung terhadap semangat kesepakatan yang telah dicapai.
Baca juga : Dinkes Kudus Perketat Pengawasan Air dan Higiene SPPG Pasca Insiden E.coli pada Menu MBG
Perbedaan persepsi ini berpotensi menguji ketahanan gencatan senjata dua minggu tersebut. Para pengamat hubungan internasional dari berbagai think tank menyebut bahwa kesepakatan sementara ini lebih mirip “jendela diplomasi” daripada solusi permanen. Isu utama yang kemungkinan akan dibahas di Islamabad mencakup pembukaan penuh Selat Hormuz tanpa hambatan, termasuk soal pungutan, serta upaya de-eskalasi yang lebih luas di kawasan, termasuk isu nuklir Iran dan keamanan pelayaran internasional.
Dari perspektif ekonomi global, gangguan di Selat Hormuz telah mendorong fluktuasi harga minyak yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Pembukaan jalur tersebut secara penuh dan tanpa pungutan diharapkan dapat meredakan tekanan pada pasar energi dunia, terutama bagi negara-negara importir besar di Asia dan Eropa.

Meski demikian, banyak analis memperingatkan bahwa keberhasilan pembicaraan di Islamabad sangat bergantung pada kemauan kedua belah pihak untuk menjembatani perbedaan interpretasi mengenai cakupan gencatan senjata. Satu pihak melihat kesepakatan sebagai langkah menuju normalisasi, sementara pihak lain khawatir kesepakatan ini hanya memberi ruang bagi manuver taktis jangka pendek.
Situasi di lapangan tetap dinamis. Dengan pembicaraan dijadwalkan hanya dalam hitungan hari, dunia internasional kini menanti apakah gencatan senjata ini mampu bertahan melewati ujian pertama berupa sengketa pungutan di Selat Hormuz dan ketegangan di front Lebanon. Keberhasilan atau kegagalan putaran diplomasi ini tidak hanya akan menentukan stabilitas pasokan energi global, tetapi juga masa depan arsitektur keamanan di Timur Tengah pasca-konflik.
Pewarta : Setiawan Wibisono

