RI News Portal. Semarang, 8 Desember 2025 – Ribuan anggota serikat pekerja dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah menggelar audiensi dengan Pemerintah Provinsi di halaman Kantor Gubernur, Senin (8/12). Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari itu berfokus pada penyampaian aspirasi terkait penetapan upah minimum 2026, penguatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta perluasan akses jaminan sosial bagi pekerja sektor formal maupun informal.
Berbeda dengan aksi-aksi serupa di masa lalu yang kerap diwarnai ketegangan, audiensi kali ini berlangsung dalam suasana dialogis. Para peserta yang datang dengan puluhan armada truk bermuatan sound system dan ratusan spanduk berisi tuntutan tertulis justru menunjukkan disiplin tinggi: massa tertib mengikuti alur yang telah disepakati, orasi berlangsung bergantian tanpa saling memotong, dan tidak ada upaya memaksa masuk ke area gedung utama kantor gubernur.
Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengerahkan personel gabungan untuk pengamanan terbuka sekaligus tertutup di beberapa titik strategis sekitar kompleks gubernuran. Hingga pukul 16.30 WIB, tidak tercatat satupun insiden yang mengarah pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, yang memantau langsung di lapangan, menilai audiensi ini sebagai bukti kedewasaan demokrasi di Jawa Tengah. “Para peserta menunjukkan cara berdemokrasi yang santun dan tetap dalam koridor hukum. Ini yang patut kita apresiasi bersama,” ujarnya.
Sekitar 25-30 perwakilan dari berbagai serikat pekerja diterima langsung oleh pejabat eselon I dan II Pemprov Jateng di ruang pertemuan tertutup. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu, buruh menyampaikan data dan kajian lapangan terkait dampak inflasi terhadap daya beli pekerja, tingginya angka kecelakaan kerja di sektor manufaktur dan konstruksi, serta masih rendahnya cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
Pemprov Jateng melalui perwakilan yang hadir menyatakan akan menjadikan seluruh masukan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan, termasuk saat Sidang Dewan Pengupahan Provinsi yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Meski belum ada keputusan final yang diumumkan, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan komunikasi intensif dalam forum-forum tripartit berikutnya.
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Diponegoro, Dr. Bulan Prabawani, menilai audiensi kali ini menandakan pergeseran positif dalam kultur industrial relations di Jawa Tengah. “Ketika buruh memilih jalur dialog yang terbuka dan pemerintah responsif menerima, maka potensi konflik horizontal dapat diminimalkan. Ini modal penting menjelang penetapan UMP 2026 yang selalu menjadi isu sensitif,” katanya saat dihubungi terpisah.
Hingga berita ini diturunkan, massa mulai meninggalkan lokasi secara bertahap dengan tertib. Arus lalu lintas di sekitar Simpang Lima dan Jalan Pahlawan yang sempat dialihkan sejak pagi, kembali normal pada pukul 17.15 WIB.
Audiensi ini menjadi catatan bahwa penyampaian aspirasi buruh tidak harus selalu diwarnai kericuhan. Justru ketika diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab dan saling menghormati, ruang demokrasi menjadi semakin bermartabat.
Pewarta: Nandang Bramantyo
About the Author
