Menteri Luar Negeri Tiongkok Mengkritik Tarif AS dan Menuduh Negara itu ‘Menanggapi Kebaikan dengan Kejahatan’

RI News Portal. Beijing, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan Tiongkok akan terus membalas “tarif sewenang-wenang” Amerika Serikat dan menuduh Washington “membalas kebaikan dengan kejahatan” dalam konferensi pers hari Jumat di sela-sela sidang parlemen tahunan negara itu.

Wang mengatakan upaya Tiongkok untuk membantu AS mengatasi krisis fentanilnya telah dibalas dengan tarif hukuman, yang membuat hubungan mereka tegang.

“Tidak ada negara yang boleh berfantasi bahwa mereka dapat menekan Tiongkok dan mempertahankan hubungan baik dengan Tiongkok pada saat yang sama,” kata Wang. “Tindakan bermuka dua seperti itu tidak baik untuk stabilitas hubungan bilateral atau untuk membangun rasa saling percaya.”

AS minggu ini mengenakan bea masuk terhadap Tiongkok serta Kanada dan Meksiko atas tuduhan penyelundupan fentanil, yang oleh negara-negara tersebut disebut tidak dapat dibenarkan. Tiongkok bersikukuh telah melakukan banyak hal untuk mengekang ekspor bahan kimia industri yang digunakan untuk membuat fentanil selama beberapa tahun terakhir, dan bahwa penggunaan narkoba ilegal di AS merupakan masalah domestik.

Bea masuk tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian tarif balasan yang diberlakukan Washington dan Beijing terhadap satu sama lain sejak Presiden AS Donald Trump kembali menjabat pada bulan Januari. AS menaikkan tarif tetap untuk semua impor Tiongkok menjadi 20%, sementara Beijing membalas dengan bea masuk tambahan sebesar 15% untuk impor AS termasuk ayam, babi, kedelai, dan daging sapi, dan memperluas kontrol untuk berbisnis dengan perusahaan-perusahaan utama AS.

Konferensi pers tahunan menteri luar negeri adalah satu-satunya kesempatan di mana Wang berbicara kepada media Tiongkok dan asing tentang berbagai topik. Acara hari Jumat didominasi oleh pertanyaan tentang hubungan Tiongkok dengan AS, bersama dengan topik lain seperti konflik regional dan kolaborasi di negara-negara berkembang.

Baca juga : Rusia Menyerang Pasokan Energi Ukraina saat AS Memutus Aksesnya ke Citra Satelit

Mengenai kebijakan pemerintahan Trump untuk melindungi kepentingan AS di atas kerja sama internasional, Wang mengatakan pendekatan seperti itu, jika diadopsi oleh setiap negara di dunia, akan menghasilkan “hukum rimba”.

“Negara-negara kecil dan lemah akan terbakar terlebih dahulu, dan tatanan serta aturan internasional akan mengalami guncangan hebat,” kata Wang. “Negara-negara besar harus melaksanakan kewajiban internasional mereka… dan tidak berusaha mengambil untung dari dan menindas yang lemah.”

Terkait perang Ukraina, Wang menegaskan kembali pendirian Tiongkok yang mendukung penyelesaian konflik melalui negosiasi politik. Wang mengatakan bahwa jika dipikir-pikir, konflik Ukraina “bisa dihindari.”

“Semua pihak harus belajar sesuatu dari krisis ini,” katanya. “Di antara banyak hal lainnya, keamanan harus saling menguntungkan dan setara, dan tidak ada negara yang boleh membangun keamanannya di atas ketidakamanan negara lain.”

Wang menekankan bahwa hubungan Tiongkok-Rusia tetap kuat seperti sebelumnya meskipun ada konsultasi baru-baru ini antara AS dan Rusia untuk mengakhiri perang Ukraina. Ia mengatakan Beijing dan Moskow berencana untuk mengadakan perayaan bersama tahun ini untuk menandai peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

Mengenai Taiwan, negara demokrasi pulau yang diklaim Tiongkok sebagai miliknya, Wang mengatakan “Taiwan tidak pernah menjadi negara dan tidak akan pernah menjadi negara di masa mendatang.”

“Mendukung kemerdekaan Taiwan berarti memecah belah negara, mendukung kemerdekaan Taiwan berarti mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, dan bersekongkol untuk kemerdekaan Taiwan berarti merusak stabilitas Selat Taiwan,” katanya.

Mereka yang mendukung kemerdekaan Taiwan “hanya bermain api dan akan membakar diri mereka sendiri,” kata Wang.

Ketika ditanya tentang rencana Trump untuk mengambil alih kendali Gaza dan memukimkan kembali warga Palestina di negara-negara tetangga, Wang mengatakan Gaza adalah milik Palestina dan setiap perubahan paksa status wilayah itu akan memicu pergolakan baru. Ia mengatakan Tiongkok mendukung rencana perdamaian yang diajukan oleh Mesir dan negara-negara Arab lainnya dan menegaskan kembali dukungan Beijing untuk solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.

“Konflik Israel-Palestina terjadi berulang kali hanya karena solusi dua negara baru setengah tercapai,” kata Wang. “Negara Israel telah lama menjadi kenyataan, tetapi negara Palestina masih jauh dari jangkauan.”

Pewarta : Setiawan/AP