RI News. Medan – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menolak menandatangani sejumlah usulan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang dinilai tidak masuk akal dan berpotensi mengandung penggelembungan anggaran. Sikap tegas ini muncul sejak dirinya resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Sumut 2024 oleh KPU.
Bobby mengungkapkan, setelah kemenangannya, berbagai pihak mulai berbondong-bondong mendekat dengan membawa proposal proyek yang sudah siap diteken. “Ada yang datang mengucapkan selamat, lalu langsung minta tanda tangan. Saya tanya, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya,” ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/5).
Menurutnya, banyak dokumen proyek tiba-tiba muncul tanpa melalui proses perencanaan yang matang, evaluasi teknis, maupun paparan terbuka. Hal ini membuatnya geram karena dinilai melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Salah satu proposal yang menjadi sorotan adalah pembangunan gedung fisik dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Bobby menegaskan proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik dari sisi konsep pembangunan, desain, maupun rincian biaya. “Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak,” tegasnya.
Bobby Nasution menyatakan tidak akan asal menyetujui proyek tanpa kajian yang jelas dan rasional. Ia khawatir anggaran daerah justru dimahalkan tanpa manfaat yang proporsional bagi masyarakat. “Saya enggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan, dan masuk akal,” katanya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bagi seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumut untuk lebih hati-hati dalam menyusun program. Bobby mengingatkan agar tidak ada lagi pengajuan proyek yang janggal atau mengandalkan kedekatan politik semata untuk mendapatkan persetujuan anggaran.
Baca juga : Belanda Tingkatkan Kemampuan Tempur F-35 dengan Rudal Jarak Jauh dan Amunisi Presisi
Ia menekankan bahwa setiap program pembangunan harus dirancang untuk memberikan nilai tambah nyata kepada masyarakat, bukan sekadar menjadi sarana penghabisan anggaran. “Setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah,” tandas Bobby.
Sikap Bobby Nasution ini mencerminkan upaya penegakan good governance di tingkat provinsi pasca-pilgub. Dengan menolak proyek-proyek yang prosesnya dianggap tidak transparan, gubernur berupaya mencegah potensi pemborosan dan praktik mark-up yang kerap menjadi sorotan publik di berbagai daerah.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong budaya kerja birokrasi yang lebih akuntabel, di mana setiap rupiah anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan melalui perencanaan yang matang dan partisipasi publik yang memadai.
Sejauh ini, Bobby menyatakan akan memperketat pemeriksaan terhadap seluruh usulan proyek dari OPD agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang.
Pewarta : Adi Tanjoeng
About the Author
