RI News. Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah dan kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk lebih aktif menangkap peluang dari program unggulan pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga menjadi katalisator peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kreativitas kebijakan lokal.
“Baru satu program Bapak Presiden, yaitu program perumahan, itu saja bisa memberikan manfaat banyak kepada para pimpinan, para pengambil kebijakan, baik Pak Gubernur maupun juga para bupati/wali kota,” ujar Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027. Acara ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan prioritas nasional.
Menurut data Kementerian Dalam Negeri, Sulawesi Utara termasuk provinsi dengan kapasitas fiskal sedang. Kondisi keuangan daerah ini menunjukkan keseimbangan relatif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Oleh karena itu, optimalisasi program pusat menjadi krusial untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.
Tito Karnavian menekankan beberapa program prioritas yang patut dimanfaatkan secara maksimal oleh pemda, antara lain ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, rehabilitasi sekolah, Cek Kesehatan Gratis, kampung nelayan, pergaraman nasional, serta berbagai program unggulan lainnya.
Pemanfaatan program-program tersebut, menurutnya, bukan sekadar penyerapan anggaran, melainkan bentuk kreativitas dalam tata kelola pemerintahan. “Pemanfaatan program unggulan ini selain memberikan manfaat bagi rakyat, juga menjadi salah satu bentuk kreativitas dalam meningkatkan PAD,” jelasnya.
Sebagai contoh konkret, Mendagri menyoroti program penyediaan tiga juta rumah. Pemerintah daerah dapat mendukung implementasi program ini dengan mempermudah perizinan melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di tingkat daerah. Sistem satu atap ini diharapkan mempercepat proses perizinan, mendorong partisipasi sektor swasta, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi serta pajak.
“Mal pelayanan publik ini sistem satu atap. Semua pelayanan publik ada di situ. Ini ide bagus, untuk buat perizinan, juga cepat,” tuturnya.
Kehadiran Mendagri dalam Musrenbang Sulut turut diikuti oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi, bupati/wali kota se-Sulut, dan pihak terkait lainnya.
Acara ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk memperkuat kolaborasi dengan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan di wilayah dengan karakteristik fiskal sedang seperti Sulawesi Utara. Dengan memanfaatkan program nasional secara optimal, diharapkan pembangunan daerah tahun 2027 dapat lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berita ini disusun berdasarkan keterangan resmi dan data terkait, dengan pendekatan analisis kebijakan untuk memberikan perspektif lebih mendalam bagi pembaca.
Pewarta : Albertus Parikesit
About the Author
