RI News. Jawa Tengah – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo secara tegas mengusulkan agar wilayah Pekalongan masuk dalam daftar prioritas pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall/GSW) sesi pertama, menyusul kondisi kritis di mana sebagian daratan kota pesisir itu telah berada di bawah permukaan air laut.
“Saya bilang kemarin ke Bapak Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan. Pak, fakta hari ini adalah Pekalongan itu sudah di bawah muka air laut, jadi mungkin tolong dipertimbangkan Pekalongan bagian daripada yang Bapak prioritaskan di sesi pertama ini,” ujar Dody saat berbicara di Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (29/3/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Dody dalam rangka memperkuat koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan BOPPJ untuk mempercepat proyek strategis nasional tersebut. Menurutnya, Kementerian PU telah diminta menempatkan personel di BOPPJ guna mendukung kelancaran perencanaan dan pelaksanaan GSW.
Lebih lanjut, Dody menegaskan komitmen penuh kementeriannya dalam mendukung BOPPJ. Segala bentuk pinjaman atau pendanaan luar negeri yang masih dikelola Kementerian PU dan terkait dengan Giant Sea Wall akan dialokasikan 100 persen untuk otorita tersebut.
“Memang beberapa kita sudah menginisiasi. Dan kemudian karena ada inisiasi, ada beberapa loan kalau tidak salah saya. Saya sudah komit sama Bapak Kepala BOPPJ, apa pun loan atau pinjaman atau apa pun yang dari luar yang terkait Giant Sea Wall dan masih saya pegang, itu saya alokasikan 100 persen untuk BOPPJ sebagai salah satu dukungan saya,” tegasnya.
Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) sendiri menekankan urgensi tinggi pembangunan Giant Sea Wall untuk melindungi kontribusi wilayah Pantura Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang mencapai sekitar 368,3 miliar dolar AS. Kawasan ini tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi nasional, tetapi juga menghadapi ancaman ganda: penurunan permukaan air tanah akibat eksploitasi berlebihan dan banjir rob yang semakin sering akibat kenaikan muka air laut.
Baca juga : Trenggalek Jadi Teladan: Mensos Puji Sistem Data Sosial Terintegrasi yang Dinamis dan Inklusif
Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa proyek ini menjadi salah satu upaya utama untuk melindungi aset-aset nasional strategis di sepanjang Pantura. Kota-kota penting seperti Semarang, yang juga mengalami penurunan tanah (land subsidence) signifikan, telah menjadi fokus awal. Namun, kondisi serupa di Pekalongan—di mana penurunan muka tanah mencapai rata-rata 5,4 cm per tahun dalam lima tahun terakhir—menuntut perhatian lebih luas agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam skema perlindungan jangka panjang.
Pembangunan Giant Sea Wall direncanakan membentang ratusan kilometer di sepanjang pantai utara Jawa, tidak hanya sebagai benteng fisik terhadap rob dan abrasi, tetapi juga berpotensi menjadi infrastruktur multifungsi yang mendukung mobilitas dan energi terbarukan di masa depan. Koordinasi lintas lembaga ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek yang krusial bagi ketahanan wilayah pesisir menghadapi perubahan iklim dan tekanan antropogenik.
Dengan usulan prioritas untuk Pekalongan, pemerintah pusat menunjukkan keseriusan dalam mendekatkan solusi infrastruktur kepada daerah-daerah yang paling rentan, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi nasional dari ancaman tenggelamnya daratan produktif di Pantura Jawa.
Pewarta : Sriyanto
About the Author
