RI News. Dakar, Senegal – Kelompok pemberontak M23 yang menguasai sebagian besar wilayah timur Republik Demokratik Kongo (DRC) dituduh menahan puluhan warga sipil, termasuk dua jurnalis, di dalam kontainer pengiriman besi yang tidak layak huni. Kondisi tersebut digambarkan sebagai “tidak manusiawi” dan “merendahkan martabat manusia”.
Menurut laporan yang dirilis Reporters Without Borders (RSF) pada Selasa, kontainer-kontainer tersebut digunakan sebagai sel tahanan sementara di kompleks gedung dewan legislatif provinsi di Kota Goma. Bukti yang dikumpulkan mencakup kesaksian langsung, citra satelit, dan foto-foto sepanjang tahun 2025.
Saksi mata yang identitasnya dirahasiakan demi keselamatan melaporkan bahwa hingga 80 orang dapat dimasukkan ke dalam satu kontainer sekaligus. Ruangan tersebut sama sekali tidak memiliki cahaya maupun ventilasi udara. Tahanan hanya diperbolehkan keluar sekali sehari untuk keperluan dasar. Makanan yang diberikan sangat terbatas, sementara pemukulan rutin menjadi keluhan umum.
Kondisi ekstrem di dalam kontainer—panas menyengat pada siang hari yang membuat sesak napas, serta dingin menusuk pada malam hari—telah menyebabkan beberapa kematian. Para penyintas biasanya ditahan selama berminggu-minggu sebelum dipindahkan ke lokasi lain yang tidak diketahui.
Laporan RSF menekankan bahwa setidaknya dua jurnalis termasuk di antara korban penahanan ini. Kejadian tersebut semakin memperburuk situasi kebebasan pers di wilayah yang sudah lama rawan ancaman dan kekerasan terhadap media.
Juru bicara M23, Lawrence Kanyuka, menolak tuduhan tersebut. Ia menyebut laporan RSF sebagai “informasi tidak berdasar” dan upaya disinformasi yang sengaja disebarkan.
Penguasaan Goma oleh M23 sejak awal 2025 telah mengubah lanskap keamanan dan informasi di timur Kongo secara drastis. Kelompok yang didukung Rwanda ini tidak hanya memperluas wilayah kendali, tetapi juga memperketat pengawasan terhadap pemberitaan media, termasuk membatasi istilah yang boleh digunakan untuk menyebut kehadiran mereka.
Wilayah timur DRC yang kaya akan sumber daya mineral telah menjadi arena konflik berkepanjangan selama puluhan tahun. Lebih dari 100 kelompok bersenjata aktif di sana, dengan M23 sebagai salah satu kekuatan paling dominan. Kemajuan cepat M23 tahun lalu telah memicu krisis kemanusiaan terburuk di kawasan, dengan sedikitnya tujuh juta orang mengungsi.
Meskipun Amerika Serikat dan Qatar berhasil memediasi gencatan senjata, kekerasan sporadis masih berlanjut. Kondisi ini tidak hanya mengancam nyawa warga sipil, tetapi juga menghambat akses bantuan kemanusiaan dan kebebasan informasi yang menjadi pilar penting dalam upaya resolusi konflik jangka panjang.
Para pengamat menilai bahwa penahanan jurnalis dan warga sipil dalam kondisi tidak layak huni dapat menjadi indikator semakin terkonsolidasinya kekuasaan M23 di wilayah yang mereka kuasai, sekaligus menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen berbagai pihak terhadap hak asasi manusia di tengah proses perdamaian yang masih rapuh.
Berita ini disusun berdasarkan laporan independen RSF dan data konflik terkini, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh bagi pembaca tentang dinamika kompleks di timur Kongo.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
