RI News. Jakarta – Menjelang Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang akan digelar di Yaoundé, Kamerun, pada 26-29 Maret 2026, Indonesia menegaskan komitmen kuat untuk menghidupkan kembali perundingan sektor pertanian yang telah mengalami kebuntuan selama beberapa tahun terakhir.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa forum tingkat tinggi tersebut harus menjadi momentum penting bagi reformasi pertanian WTO yang lebih inklusif dan berorientasi pada pembangunan. Sebagai koordinator kelompok G-33—koalisi negara-negara berkembang di WTO—Indonesia mengimbau agar agenda reformasi tetap memprioritaskan kepentingan negara berkembang, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani kecil.
“Indonesia menekankan bahwa KTM ke-14 WTO harus dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali perundingan pertanian yang stagnan. Reformasi ini harus berorientasi pada pembangunan, dengan ketahanan pangan, kesejahteraan petani kecil, serta agenda pembangunan nasional sebagai elemen utama,” ujar Budi Santoso dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.
Pertemuan tingkat menteri G-33 baru-baru ini mengusung tema “G-33 Priorities and Collective Action toward MC-14 for Advancing Inclusive WTO Agricultural Negotiation”. Salah satu fokus utama adalah penyusunan dan penyelarasan Pernyataan Bersama (Joint Ministerial Statement) G-33 yang akan disampaikan pada KTM ke-14.
Melalui pernyataan bersama tersebut, para menteri G-33 akan menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, adil, inklusif, serta transparan, dengan WTO sebagai pilar utamanya. Indonesia, bersama anggota G-33 lainnya, akan terus mendorong pendekatan yang tegas sekaligus konstruktif guna memastikan isu-isu krusial tetap masuk dalam agenda reformasi.
Beberapa prioritas yang terus diperjuangkan mencakup Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) sebagai instrumen vital untuk menjamin ketahanan pangan, Special Safeguard Mechanism (SSM) untuk melindungi petani dari lonjakan impor yang merugikan, serta Special and Differential Treatment (S&DT) yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi negara berkembang.
Baca juga : DPR Minta Klarifikasi TNI atas Penetapan Siaga 1 di Tengah Ketegangan Timur Tengah
“Kami akan terus memperkuat koordinasi di antara negara-negara G-33 agar isu-isu prioritas negara berkembang mendapat perhatian serius dalam agenda reformasi pertanian WTO menjelang KTM ke-14,” tambah Budi Santoso.
Ia menekankan bahwa kepemimpinan aktif Indonesia dalam forum ini mencerminkan komitmen nasional yang lebih luas: membangun sistem perdagangan multilateral yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan, berpihak pada ketahanan pangan global, dan mendukung kesejahteraan petani kecil di berbagai belahan dunia.
Dengan pendekatan ini, Indonesia berharap KTM ke-14 tidak hanya menjadi ajang diskusi, melainkan langkah konkret menuju reformasi yang lebih adil dan berkelanjutan di sektor pertanian global, di tengah tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan dinamika geopolitik.
Pewarta : Diki Eri
About the Author
