RI News. Seoul, Korea Utara — Ketegangan yang semakin memanas di Semenanjung Korea, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, baru saja menggelar upacara megah untuk memperkenalkan 50 kendaraan peluncur roket baru yang dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir. Acara ini, yang digelar di Pyongyang, menjadi simbol ambisi militer Kim yang tak henti berkembang, terutama menjelang kongres besar Partai Buruh yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Dengan langkah ini, Kim tidak hanya memamerkan kemajuan teknologi senjata negaranya, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat kepada rival-rivalnya, termasuk Korea Selatan dan sekutu-sekutunya.
Kendaraan peluncur ini mendukung sistem roket multiplier berukuran 600 milimeter, yang oleh para ahli dianggap sebagai senjata hibrida antara artileri konvensional dan rudal balistik jarak pendek. Kemampuannya untuk menghasilkan dorongan mandiri dan panduan presisi membuatnya sulit dibedakan dari ancaman rudal tradisional, sehingga berpotensi menembus pertahanan anti-rudal di Korea Selatan. Kim, dalam pidatonya, menekankan bahwa sistem ini dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan dan panduan canggih, yang ia sebut sebagai alat untuk “misi strategis” – istilah yang sering diasosiasikan dengan operasi nuklir. Ini menjadi bagian dari upaya Korea Utara untuk memperluas koleksi senjata jarak pendek yang mampu menargetkan wilayah Asia, bahkan berpotensi mencapai daratan Amerika Serikat dengan varian jarak jauhnya.

Kongres Partai Buruh yang akan datang diprediksi menjadi panggung bagi Kim untuk mengumumkan rencana militer baru, termasuk pengembangan lebih lanjut dari 13 sistem nuklir dan rudal yang telah menjadi fokus selama lima tahun terakhir. Sejak diplomasi nuklir dengan Amerika Serikat gagal pada 2019, Korea Utara telah meninggalkan visi reunifikasi damai dan beralih ke doktrin “dua negara bermusuhan”. Langkah ini tidak hanya memperburuk hubungan dengan Seoul, tetapi juga mencerminkan strategi pertahanan yang lebih agresif, di mana perbatasan dijaga dengan ketat untuk mencegah infiltrasi apa pun, termasuk dugaan penerbangan drone dari selatan.
Sementara itu, adik Kim, Kim Yo Jong, yang memegang peran kunci dalam kebijakan luar negeri, merespons permintaan maaf dari pejabat Korea Selatan terkait insiden drone. Ia menghargai gestur tersebut, namun menegaskan bahwa Pyongyang akan merespons dengan kekuatan penuh jika kejadian serupa terulang. Pernyataan ini memperkuat narasi bahwa perbatasan dengan “negara musuh” harus tetap tak tergoyahkan, sejalan dengan upaya Seoul untuk menghidupkan kembali perjanjian militer 2018 yang mencakup zona larangan terbang. Insiden drone ini, yang melibatkan penyelidikan terhadap warga sipil di Korea Selatan, semakin menyoroti kerapuhan perdamaian di wilayah tersebut.
Baca juga : Keselamatan Prioritas: Sumbar Batalkan Sistem Satu Arah di Jalur Strategis Jelang Mudik Lebaran
Dari perspektif geopolitik, pengembangan senjata ini menimbulkan tantangan baru bagi stabilitas regional. Dengan sanksi internasional yang masih berlaku, Korea Utara tampaknya memanfaatkan kemajuan teknologi internal untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan nuklir. Para analis menilai bahwa upacara ini bukan sekadar parade militer, melainkan deklarasi bahwa Pyongyang siap menghadapi konfrontasi jangka panjang, sambil mendorong dialog di bawah syarat-syaratnya sendiri. Di tengah dinamika global yang berubah, langkah Kim ini bisa memicu respons dari komunitas internasional, termasuk peningkatan latihan militer bersama antara Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat.
Secara keseluruhan, inisiatif militer terbaru ini menggarisbawahi evolusi strategi Korea Utara dari sekadar bertahan menjadi lebih proaktif dalam menghadapi ancaman eksternal. Jelang kongres yang krusial, dunia akan menyaksikan apakah ini membuka jalan bagi eskalasi atau, justru, peluang negosiasi baru.
Pewarta : Setiawan Wibisono

