RI News Portal. Cairo – Lebih dari sebulan setelah gelombang protes nasional yang mengguncang Iran pada akhir Desember 2025, aparat keamanan terus menjalankan operasi penyisiran besar-besaran. Ribuan warga—mulai dari mahasiswa hingga dokter, pengacara, hingga tokoh reformis—masih ditangkap secara bertahap, sering kali tanpa proses hukum yang jelas.
Protes yang bermula dari kemarahan atas ambruknya nilai rial, inflasi yang melonjak, dan kelangkaan kebutuhan pokok dengan cepat berubah menjadi tuntutan politik radikal. Demonstran di lebih dari 190 kota dan desa menyerukan akhir dari sistem teokrasi yang telah berkuasa selama hampir setengah abad. Puncak kerusuhan terjadi pada 8–9 Januari 2026, ketika ratusan ribu orang turun ke jalan secara serentak.
Respons pemerintah bersifat luar biasa keras. Pasukan keamanan menggunakan kekerasan mematikan, termasuk senjata api dan senjata terlarang lainnya, yang menurut laporan kelompok hak asasi menyebabkan ribuan korban jiwa—angka yang jauh melampaui pernyataan resmi pemerintah yang hanya menyebut sekitar 3.117 orang tewas. Organisasi seperti Human Rights Activists News Agency (HRANA) memperkirakan korban tewas mencapai lebih dari 7.000 orang, sementara beberapa sumber independen bahkan menyebut angka lebih tinggi lagi.
Penangkapan massal menjadi ciri utama fase pasca-protes. Agen keamanan memanfaatkan rekaman kamera pengawas jalanan, CCTV toko, hingga citra drone untuk melacak identitas peserta demonstrasi. Mereka kemudian melakukan penggerebekan rumah ke rumah, sering pada dini hari, untuk menangkap individu yang dicurigai. Banyak tahanan ditahan tanpa akses komunikasi selama berminggu-minggu, tanpa hak bertemu keluarga atau pengacara—kondisi yang oleh para aktivis disebut sebagai “penghilangan paksa”.
Data dari komite pemantau independen di luar negeri mencatat lebih dari 2.200 nama tahanan yang telah diverifikasi, termasuk 107 mahasiswa, 82 anak di bawah umur (termuda berusia 13 tahun), 19 pengacara, dan 106 dokter. HRANA memperkirakan total penangkapan telah melampaui 50.000 orang, dengan penahanan masih berlanjut setiap hari. Pemerintah Iran sendiri hanya mengakui ribuan penangkapan, jauh lebih rendah dari estimasi independen.
Penindasan tidak berhenti pada demonstran biasa. Belakangan ini, aparat menargetkan tokoh-tokoh reformis terkemuka, termasuk pimpinan koalisi reformis utama serta mantan diplomat dan anggota parlemen senior. Penangkapan ini dilakukan dengan tuduhan “mengganggu ketertiban politik dan sosial” serta dugaan keterkaitan dengan kepentingan asing, meskipun tuduhan tersebut belum dibuktikan secara terbuka.
Ekonomi yang semakin memburuk menjadi latar belakang yang memperparah ketegangan. Nilai mata uang anjlok drastis, inflasi mencapai level rekor, dan sanksi internasional serta korupsi sistemik terus menggerus daya beli masyarakat. Pemerintah merespons dengan program subsidi terbatas seperti kupon barang pokok, namun langkah tersebut dianggap tidak cukup oleh kelompok buruh, pensiunan, dan pedagang yang terus menyuarakan kekecewaan.
Di tengah represi domestik, komunitas diaspora Iran di berbagai belahan dunia menggelar aksi solidaritas besar-besaran, menuntut perubahan rezim. Sementara itu, pernyataan dari Washington—termasuk penempatan aset militer tambahan di Teluk Persia—menambah ketegangan geopolitik.
Para pengamat melihat keganasan penindasan kali ini sebagai indikasi kerapuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan elite penguasa. Meskipun demonstrasi jalanan telah mereda akibat pemadaman internet nasional dan kehadiran militer yang masif, ketidakpuasan mendalam terhadap ekonomi dan legitimasi politik tetap mengintai di bawah permukaan.
Situasi ini menunjukkan bahwa meski protes besar telah diredamkan dengan kekerasan, akar masalah yang memicunya—ketidakadilan ekonomi, pembatasan kebebasan, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan—belum terselesaikan.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
