RI News Portal. Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menggelar BSKDN Media Talk 2026 sebagai wadah diskusi mendalam untuk memperkuat strategi komunikasi kebijakan publik di tengah dinamika era digital. Acara ini mengusung tema “Connecting Citizens to Strategic Policy for The Better Impact”, yang menekankan pentingnya menghubungkan warga secara langsung dengan proses kebijakan strategis agar menghasilkan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean, dalam sambutannya, menegaskan bahwa tema tersebut sangat selaras dengan mandat BSKDN sebagai think tank utama di bawah Kementerian Dalam Negeri. Lembaga ini bertanggung jawab merumuskan rekomendasi strategi kebijakan di sektor pemerintahan dalam negeri, termasuk memastikan proses penyusunan kebijakan berjalan transparan dan partisipatif.
“Hak masyarakat untuk mengetahui setiap tahap penyusunan dan pengambilan kebijakan telah dijamin secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Amanat ini wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah, termasuk BSKDN yang fokus pada perumusan strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri,” ujar Noudy di Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban formal, melainkan pilar esensial demokrasi. Di tengah ledakan penggunaan media sosial, ruang digital telah menjadi arena utama bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, kritik, maupun pandangan terhadap kebijakan dan layanan publik. Mengacu pada laporan Digital 2025 dari We Are Social dan DataReportal, Indonesia mencatat sekitar 143 juta identitas pengguna media sosial aktif pada awal 2025, setara dengan 50,2 persen dari total populasi, ditambah ratusan juta koneksi seluler yang mendukung akses cepat ke informasi.
Kondisi ini menjadikan platform digital sebagai kekuatan besar dalam membentuk persepsi publik dan tingkat partisipasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan visi Kemendagri dalam Rencana Strategis 2025–2029, di mana akuntabilitas dan transparansi ditempatkan sebagai prioritas utama.
Untuk mendukung peran tersebut, BSKDN sedang mengembangkan dashboard khusus yang akan berfungsi sebagai policy hub di bidang pemerintahan dalam negeri, memungkinkan pemantauan dan analisis yang lebih terintegrasi terhadap isu-isu strategis.
Baca juga : SMK Harapan Bersama Tegal Luncurkan Kelas Virtual: Akses Pendidikan Kejuruan Tanpa Batas bagi Remaja Rentan
Pranata Humas Madya Sekretariat Jenderal Kemendagri Silvany Dianita menyoroti bahwa komunikasi kebijakan di era digital harus bergerak cepat sekaligus tepat sasaran dan penuh empati. Pesan kebijakan perlu disampaikan dalam bahasa sederhana dan mudah dicerna agar terhindar dari salah tafsir yang berpotensi memicu resistensi masyarakat.
“Peran humas pemerintah menjadi sangat krusial dalam menjembatani kebijakan dengan publik, sekaligus mengantisipasi risiko krisis komunikasi di ruang digital. Kebijakan akan lebih mudah diterima jika penyampaiannya bisa ditransformasi menjadi bentuk yang relatable dan mudah dipahami,” kata Silvany.
Sementara itu, Founder Government Social Media Summit Karina Kusumawardani menekankan perlunya adaptasi strategi komunikasi sesuai karakteristik setiap platform dan audiensnya. Di era algoritma yang dominan, pendekatan satu ukuran untuk semua tidak lagi efektif.
“Strategi komunikasi tidak boleh kaku atau seragam. Setiap platform memiliki karakter audiens yang berbeda, sehingga pesan kebijakan harus disesuaikan agar benar-benar terserap,” tutur Karina.
Dari sudut pandang media, Managing Director The Conversation Indonesia Robby Irfany Maqoma membahas fenomena viralitas dalam komunikasi kebijakan publik, yang sering dipandang negatif. Namun, ia mengutip pandangan pakar kebijakan dari Monash University bahwa kebijakan berbasis viral tidak selalu merugikan.
“Isu yang viral justru bisa menjadi sinyal berharga dalam siklus kebijakan, terutama sebagai input awal untuk perumusan. Jika sesuatu menjadi viral, itu berarti layak didengar. Dalam teori policy cycle, hal itu masuk sebagai input yang kemudian bisa diolah ke tahap formulasi, dengan melibatkan pakar atau pihak terkait untuk berdialog,” jelas Robby.
Diskusi dalam BSKDN Media Talk 2026 ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem komunikasi kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital yang terus berubah.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
