RI News Portal. Gaza, Februari 2026 – Empat bulan setelah gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat mulai berlaku pada Oktober 2025, Jalur Gaza masih bergulat dengan paradoks yang menyakitkan: perjanjian perdamaian yang dirancang untuk mengakhiri perang justru menjadi panggung bagi kekerasan sporadis yang terus menggerogoti harapan warga sipil.
Data dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat setidaknya 556 warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak kesepakatan tersebut diberlakukan, termasuk puluhan korban dalam beberapa hari terakhir saja—di antaranya anak-anak dan bayi. Di pihak lain, militer Israel melaporkan empat prajuritnya gugur dan sejumlah lainnya terluka parah, termasuk satu kasus penembakan malam hari di dekat garis pemisah utara yang dianggap sebagai provokasi langsung.
Kesepakatan 20 poin yang diusung Presiden AS Donald Trump pada masa itu menjanjikan “perdamaian yang kuat, tahan lama, dan abadi”. Tahap pertama memang berhasil membebaskan sandera yang masih hidup dari tangan Hamas, diimbangi pembebasan ribuan tahanan Palestina serta pengembalian jenazah. Namun, tahap lanjutan—termasuk pelucutan senjata Hamas, pembentukan pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi besar-besaran—masih tersendat di tengah saling tuduh pelanggaran.
Israel secara konsisten menyatakan bahwa serangan udara dan tembakan balasan hanya respons terhadap aktivitas militan Hamas yang melampaui garis gencatan senjata, termasuk dugaan upaya persenjataan ulang dan penempatan posisi di wilayah terlarang. Sebaliknya, Hamas dan otoritas Gaza menuding ratusan hingga ribuan kali pelanggaran oleh pasukan Israel, termasuk penargetan permukiman sipil jauh dari zona demarkasi.
Pembukaan terbatas perbatasan Rafah dengan Mesir—yang baru-baru ini kembali beroperasi secara parsial—seharusnya menjadi simbol kemajuan. Namun, kenyataannya hanya segelintir orang—kurang dari 50 jiwa per hari—diizinkan melintas, dengan pemeriksaan ketat yang memakan waktu panjang. Pasien yang membutuhkan perawatan medis mendesak di luar Gaza pun harus menunggu koordinasi yang sering tertunda.
Sementara itu, bantuan kemanusiaan tetap tersendat akibat hambatan birokrasi, pemeriksaan bea cukai, dan kerusakan infrastruktur yang masif. PBB dan organisasi kemanusiaan internasional berulang kali menyatakan bahwa aliran bantuan belum mencapai skala yang dibutuhkan untuk 2 juta penduduk Gaza, meskipun pihak berwenang Israel membantah tuduhan tersebut.
Utusan khusus AS Steve Witkoff baru-baru ini menyatakan bahwa proses telah memasuki fase kedua: transisi menuju demiliterisasi, tata kelola teknokratis, dan rekonstruksi. Langkah ini ditandai dengan pembentukan komite Palestina untuk mengelola Gaza serta kantor perwakilan tinggi. Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung: akankah Israel bersedia menarik diri sepenuhnya dari wilayah tersebut, dan akankah Hamas melepaskan senjatanya?
Di tengah retorika resmi yang masih mempertahankan istilah “gencatan senjata”, realitas di lapangan menceritakan kisah lain. Ledakan pagi hari, tangisan keluarga yang kehilangan anak, dan tenda pengungsian yang compang-camping menjadi pengingat bahwa batas antara perang dan damai di Gaza semakin kabur.
Seorang warga Gaza, yang baru saja menyaksikan serangan di lingkungannya, mengungkapkan keputusasaan yang dirasakan banyak orang: “Kami tidak tahu lagi apakah ini masa perang atau masa damai. Setiap hari terasa seperti menunggu kepastian yang tak pernah datang.”
Sementara mediator internasional—termasuk negara-negara Arab dan Muslim—terus mendesak pengendalian diri dari semua pihak, Gaza tetap berada di persimpangan berbahaya: antara peluang rekonstruksi yang rapuh dan risiko eskalasi yang bisa membuyarkan harapan perdamaian jangka panjang.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
