RI News Portal. Jakarta, 2 Januari 2026 – Di tengah tekanan krisis pengelolaan sampah yang melanda berbagai kota besar di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menegaskan pentingnya peran aktif pengelola kawasan dalam mengurangi beban limbah yang ditanggung pemerintah daerah. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kondisi darurat di Kota Tangerang Selatan, di mana volume sampah harian mencapai sekitar 1.200 ton, sementara fasilitas pengolahan akhir seperti TPA Cipeucang menghadapi keterbatasan kapasitas yang signifikan.
Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLHK, Agus Rusly, menekankan bahwa pendekatan pengelolaan sampah harus bergeser dari ketergantungan pada infrastruktur hilir menuju intervensi di tingkat sumber. “Strategi pengendalian limbah perlu dimulai dari hulunya, melalui pengaturan pengadaan barang yang meminimalkan timbulan sampah serta integrasi proses bisnis yang mendukung prinsip ekonomi sirkular,” ujarnya dalam sebuah forum sosialisasi baru-baru ini.
Sosialisasi tersebut difokuskan pada implementasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2648 Tahun 2025, yang menetapkan kewajiban hukum bagi pengelola kawasan komersial, residensial, dan industri untuk mengelola sampah secara mandiri. Aturan ini menandai pergeseran paradigma, di mana pemilahan, pengurangan, dan pengolahan sampah di lokasi menjadi tanggung jawab primer pengelola, bukan lagi beban eksklusif pemerintah daerah. Dasar hukumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang secara tegas melarang pengelola kawasan untuk sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada otoritas lokal.
Krisis di Tangerang Selatan menjadi ilustrasi nyata urgensi perubahan ini. Dengan penutupan sementara TPA Cipeucang akibat overload dan kebutuhan penataan ulang, kota tersebut mengalami penumpukan limbah yang berdampak pada kesehatan publik dan estetika lingkungan. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, menyatakan bahwa gangguan di sektor hilir telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan kota. “Intervensi di tingkat sumber merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda, mengingat dampaknya terhadap kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam forum yang melibatkan puluhan perwakilan pengelola kawasan.
Pendekatan desentralisasi ini tidak hanya meringankan beban infrastruktur publik, tetapi juga mendorong inovasi dalam ekonomi sirkular, seperti daur ulang dan konversi limbah menjadi sumber daya bernilai. Pengamat lingkungan menilai bahwa keberhasilan implementasi aturan baru ini bergantung pada pengawasan ketat dan kolaborasi antarpihak, termasuk integrasi kewajiban pengelolaan sampah dalam dokumen persetujuan lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL.
Baca juga : Refleksi Akhir Tahun Komnas HAM: Tantangan Penegakan Hak Asasi di Tengah Harapan Revisi Undang-Undang
Dalam konteks nasional, kasus Tangerang Selatan mencerminkan tantangan lebih luas di perkotaan Indonesia, di mana pertumbuhan populasi dan konsumsi terus meningkatkan timbulan sampah. Transisi menuju pengelolaan berbasis kawasan diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi, guna mencapai target pengurangan sampah yang lebih ambisius dan berkelanjutan di masa depan.
Pewarta : Mukhlis
About the Author
