RI News Portal. Jakarta, 8 Desember 2025 – Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air (FAKTA) menilai tindakan tegas Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam menangani banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bukti nyata komitmen Polri Presisi dan reformasi kepolisian yang berpihak kepada rakyat serta lingkungan hidup.
Wakil Presiden FAKTA, Mukhlis Ramlan, menyatakan bahwa kehadiran langsung Kapolri di lapangan sekaligus penurunan personel secara maksimal untuk membantu korban dan mengusut tuntas dugaan pembalakan liar merupakan langkah konkret yang membantah narasi bahwa ribuan gelondongan kayu yang terbawa banjir hanya “pohon alamiah yang ikut hanyut”.
“Fakta di lapangan menunjukkan batang-batang kayu tersebut memiliki nomor registrasi, beragam jenis, serta bekas potongan chainsaw yang rapi. Jika benar pohon alamiah yang roboh karena bencana, mestinya masih lengkap dengan ranting, daun, bahkan akarnya,” tegas Mukhlis dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin (8/12).
Menurut Mukhlis, respons cepat Kapolri dengan melibatkan tim gabungan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB, TNI, serta pemerintah daerah menjadi titik balik penting dalam penegakan hukum lingkungan. Langkah ini juga memicu partisipasi aktif masyarakat yang secara sukarela memberikan informasi terkait lokasi-lokasi pembalakan liar.
“Kami melihat ada geliat persatuan rakyat. Informan dari masyarakat terus berdatangan. Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan secara menyeluruh dan ramah lingkungan,” ujarnya.
FAKTA secara tegas mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri yang akan menyeret semua pelaku—baik eksekutor lapangan maupun dalang di belakangnya—ke pengadilan. Pembalakan liar, kata Mukhlis, bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang telah merenggut ribuan nyawa warga tak berdosa.
“Bencana ini adalah pesan alam. Pohon bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan paru-paru kehidupan. Mencabut pohon secara ilegal sama artinya mencabut hak bernapas generasi hari ini dan anak-cucu kita esok,” tandasnya.
Mukhlis juga menyoroti perlunya penindakan terhadap oknum pejabat yang selama ini diduga memberikan “perlindungan” terhadap jaringan pembalakan dengan mengeluarkan izin-izin bermasalah atau menutup mata terhadap praktik ilegal demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Kamis (4/12) menyampaikan bahwa tim gabungan Polri–Kementerian LHK telah menemukan bukti fisik berupa bekas potongan chainsaw pada ratusan gelondongan yang terseret arus. Tim penyidik diperintahkan menyusuri seluruh daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir untuk mengungkap jaringan lengkapnya.
Saat ini, kebutuhan mendesak korban banjir di tiga provinsi Sumatra masih sangat besar, mulai dari air bersih, selimut, pakaian layak, makanan bergizi, tenda darurat, hingga layanan trauma healing khususnya bagi anak-anak yang menjadi saksi langsung bencana.
“Ujian sejati Polri Presisi adalah totalitas pengabdian kepada bangsa di saat rakyat sedang berduka. Kami percaya Kapolri dan seluruh jajarannya akan membuktikan itu, sekaligus memastikan reboisasi masif serta penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap semua pihak yang terlibat dalam kerusakan hutan,” tutup Mukhlis.
Hingga berita ini disiarkan, penyidikan terus berjalan intensif dan sejumlah saksi kunci dari kalangan pengusaha kayu serta pejabat terkait mulai diperiksa secara maraton.
Pewarta : Yogi Hilmawan
About the Author
