RI News Portal. Jakarta, 15 November 2025 – Pemerintah Republik Indonesia terus memperkuat dialog diplomatik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, khususnya Yordania, sebagai bagian dari persiapan potensial pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung resolusi konflik berkepanjangan di wilayah tersebut, di tengah eskalasi krisis kemanusiaan yang semakin mendesak.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyatakan bahwa pemerintah masih berada pada tahap pemantapan strategi diplomatik dan operasional sebelum mengambil keputusan akhir. “Semuanya masih dalam koordinasi,” ujar Sugiono dalam pernyataan resminya. Ia menambahkan, “Kita akan terus melakukan koordinasi dengan negara-negara yang ada di sekitar Palestina, khususnya Yordania. Yang kita sebut kemarin group of New York, untuk menentukan nanti keputusan terakhirnya seperti apa.”
Pernyataan ini muncul seiring kunjungan kenegaraan Raja Abdullah II dari Yordania ke Indonesia, yang tidak hanya memperdalam ikatan bilateral, tetapi juga menjadi platform strategis untuk membahas isu-isu regional. Sugiono menekankan dimensi historis dan personal dalam hubungan kedua negara. “Keduanya juga merupakan sahabat lama yang sejak masa mudanya sudah saling mengenal. Dulu juga waktu Bapak Presiden masih aktif di tentara, selalu melaksanakan kerja sama dan latihan-latihan militer dengan Kerajaan Yordania,” katanya.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua pemimpin menjajaki perluasan kerja sama di sektor ekonomi dan pertahanan. Di bidang ekonomi, Raja Abdullah II dijadwalkan mengunjungi Danantara Indonesia untuk membahas intensifikasi kolaborasi, termasuk pasokan komoditas fosfat yang strategis bagi ketahanan pangan dan industri Indonesia. Sementara itu, di sektor pertahanan dan keamanan, kedua negara sepakat memperkuat program pelatihan militer bersama, yang diharapkan meningkatkan kapasitas interoperabilitas dalam misi perdamaian internasional.
Kunjungan ini dipandang sebagai momentum krusial untuk merespons situasi kemanusiaan di Gaza. Sugiono menambahkan bahwa diskusi bersama Yordania tidak hanya terfokus pada aspek teknis pengiriman pasukan, tetapi juga pada upaya kolektif untuk meringankan penderitaan warga sipil di wilayah konflik. Koordinasi dengan “group of New York”—sebuah forum informal yang melibatkan aktor-aktor kunci di kawasan—diharapkan menghasilkan kerangka kerja yang lebih konkret, termasuk mekanisme pendanaan, logistik, dan perlindungan bagi personel perdamaian.
Baca juga : BSN Tetapkan Tiga SNI Baru untuk Pengujian Kontaminan Kosmetik, Dorong Harmonisasi Global melalui BIS
Analis hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Lina Purnama, menilai langkah ini sebagai manifestasi dari diplomasi aktif Indonesia di Timur Tengah. “Indonesia tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga potensial kontributor langsung dalam misi PBB. Koordinasi dengan Yordania, yang memiliki akses geografis dan pengaruh regional, dapat mempercepat implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan,” ujarnya dalam wawancara eksklusif.
Meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai komitmen pasukan, inisiatif ini sejalan dengan doktrin politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, di mana kontribusi perdamaian menjadi prioritas. Pemerintah menegaskan bahwa setiap keputusan akan mempertimbangkan prinsip netralitas, kesiapan teknis TNI, dan dukungan masyarakat internasional. Hingga kini, koordinasi lintas kementerian terus berlangsung untuk memastikan keselarasan dengan agenda global, termasuk inisiatif serupa dari negara-negara ASEAN dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Perkembangan ini menandai babak baru dalam diplomasi Indonesia-Yordania, yang berpotensi membentuk model kerja sama Selatan-Selatan di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.
Pewarta : Abertus Parikesit
