RI News Portal. Jakarta, 23 September 2025 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuka blokir anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp168,5 triliun dari total Rp256,1 triliun yang diblokir sejak awal tahun. Pencairan ini dilakukan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah serta kebutuhan operasional K/L.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Selasa (22/9), menjelaskan bahwa anggaran yang dicairkan dialokasikan untuk mendukung sejumlah program strategis. “Efisiensi anggaran yang diblokir itu kan awal tahun sebesar Rp256,1 triliun. Sampai dengan hari ini, yang telah dibuka blokirnya sebesar Rp168,5 triliun,” ujarnya.
Program prioritas yang mendapat suntikan dana meliputi cetak sawah, peningkatan sarana pendidikan melalui program Sekolah Rakyat, dan revitalisasi madrasah. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk mendukung biaya operasional serta tugas-tugas dasar K/L, memastikan kelancaran fungsi pelayanan publik.
Hingga 31 Agustus 2025, realisasi belanja K/L mencapai Rp686 triliun atau 59,1 persen dari pagu APBN 2025 sebesar Rp1.160,1 triliun. Namun, jika dibandingkan dengan proyeksi akhir tahun sebesar Rp1.090,8 triliun, realisasi tersebut hanya mencapai 53,8 persen. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 2,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Luky menjelaskan bahwa perlambatan realisasi belanja disebabkan oleh kesenjangan antara kecepatan pembangunan fisik di lapangan dan penyerapan anggaran. “Ada gap antara progres fisik dan penyerapan anggaran. Ini yang coba kami atasi,” katanya.
Baca juga : Sikap Tegas Prabowo di PBB: Penghargaan untuk Pengakuan Palestina dan Seruan Perdamaian
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kemenkeu telah membentuk tim monitoring intensif selama tiga bulan terakhir. Tim ini bertugas mendampingi K/L dalam mengidentifikasi kendala penyerapan anggaran dan mencari solusi yang tepat. “Intinya, kami sama-sama mencoba melihat masalah yang dihadapi oleh berbagai K/L dan kita coba pendampingan,” tambah Luky.
Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun, sekaligus memastikan bahwa program-program prioritas pemerintah dapat berjalan sesuai rencana. Dengan pendekatan proaktif ini, Kemenkeu berupaya menjaga efisiensi fiskal sambil memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.
Pewarta : Yudha Purnama
