RI News Portal. Jakarta — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan keprihatinan mendalam atas praktik penangkapan massal yang terjadi selama gelombang aksi penyampaian pendapat di ruang publik pada 25–31 Agustus 2025. Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat 1.683 orang yang sempat diamankan aparat kepolisian, dengan 32 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa praktik pengamanan yang masif tersebut menimbulkan konsekuensi serius terhadap hak-hak dasar warga negara. Dalam peninjauannya ke Polda Metro Jaya pada Senin (1/9/2025), Komnas HAM berupaya mengonfirmasi sekaligus menghubungkan data resmi dari kepolisian dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat sipil.
“Kami menerima laporan bahwa 1.683 orang sempat diamankan, sebagian besar telah dibebaskan, tetapi sejumlah lainnya masih menjalani proses hukum. Bahkan, kami menemui 19 keluarga korban yang masih belum mengetahui kepastian keberadaan anggota keluarganya,” ujar Anis pada Selasa (2/9/2025).
Dalam perspektif hukum tata negara, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta diatur lebih lanjut melalui UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Oleh karena itu, setiap tindakan pembatasan ataupun pengamanan harus tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas.
Komnas HAM menilai, proses hukum yang tengah berjalan wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini termasuk memastikan akses bantuan hukum bagi seluruh peserta aksi yang diamankan. Tanpa akses tersebut, risiko pelanggaran hak atas peradilan yang adil (fair trial) akan semakin besar.
Dari sudut pandang etika politik, penanganan aparat terhadap aksi publik tidak semata-mata soal menjaga ketertiban, melainkan juga menjadi cerminan sejauh mana negara menghormati ruang sipil (civic space). Negara demokratis dituntut mampu menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan dan penghormatan terhadap kebebasan sipil.
Baca juga : DPRD Padangsidimpuan Gelar Audensi Bersama Mahasiswa: Bahas Pangan, Gas 3 Kg, hingga Transparansi Pengadaan
Desakan Komnas HAM agar Polda Metro Jaya segera membebaskan para peserta aksi yang masih ditahan, sekaligus mendorong aparat agar bertindak profesional, menandai pentingnya checks and balances dalam praktik penegakan hukum.
Komnas HAM menegaskan bahwa tindak lanjut atas kasus ini akan terus dipantau, baik dari sisi pemenuhan hak keluarga korban untuk mendapatkan informasi, maupun jaminan bahwa aparat kepolisian memberikan ruang bagi advokasi hukum. Hal ini menjadi uji konsistensi negara dalam menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan utama penegakan hukum.
Dengan demikian, persoalan penangkapan massal ini tidak hanya menyangkut teknis keamanan, tetapi juga menyangkut legitimasi demokrasi dan kualitas perlindungan hak warga negara.
Pewarta : Yudha Purnama
