RI News Portal. Medan, 29 Agustus 2025 – Di tengah upaya memperkuat sektor pariwisata nasional, Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengajukan proposal ambisius untuk mengubah status Danau Toba dari Badan Otorita menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan mendongkrak pertumbuhan ekonomi regional melalui investasi yang lebih fleksibel, tetapi juga menekankan prinsip keberlanjutan lingkungan, memastikan bahwa pengembangan tidak mengorbankan ekosistem alam yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut.
Dalam pertemuan dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, pada Kamis (28/8/2025), Bobby menyampaikan visi ini secara langsung. “Kami sedang memperjuangkan Danau Toba agar bisa berubah dari Badan Otorita menjadi Kawasan Ekonomi Khusus,” ujarnya. Ia menyoroti keterbatasan regulasi yang selama ini membatasi aliran investasi ke badan otorita existing, yang sering kali terhambat oleh birokrasi ketat. Dengan status KEK, kawasan ini diharapkan menjadi magnet ekonomi yang lebih dinamis, memungkinkan kolaborasi swasta-publik yang lebih luas tanpa mengabaikan aspek ekologis.
Pemerintah Provinsi Sumut saat ini tengah menyusun kajian akademik mendalam untuk mendukung proposal ini. Kajian tersebut mencakup analisis multidisiplin, mulai dari dampak ekonomi hingga evaluasi lingkungan, guna memastikan bahwa transisi ini berbasis data dan bukti ilmiah. Bobby menjelaskan bahwa upaya pendukung telah digulirkan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota serta mitra swasta, termasuk pengembangan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan, promosi pertanian dan perikanan berkelanjutan, serta pengelolaan ekosistem danau beserta wilayah sekitarnya. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan vokasi dan pendidikan menjadi pilar utama, bertujuan menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam secara eksploitatif.
Respons positif datang dari kalangan legislatif nasional. Anggota DPR RI Nasril Bahar menyatakan ketertarikannya terhadap ide ini, mengingat Indonesia telah memiliki beberapa KEK pariwisata sukses sebagai preseden. “Danau Toba memiliki potensi yang besar,” katanya, merujuk pada keunikan geologis dan budaya Batak yang bisa menjadi diferensiasi kompetitif di kancah global. Ia menekankan bahwa model KEK bisa mempercepat akselerasi investasi tanpa mengulangi kesalahan di kawasan lain, di mana pertumbuhan ekonomi kadang mengabaikan dampak sosial.
Baca juga : Takengon Berbenah Menuju Adipura 2025: Verifikasi KLHK Soroti Kebersihan dan Keberlanjutan
Sementara itu, Anggota DPR RI Siti Mukaromah menambahkan perspektif holistik, menyoroti kekayaan wisata Sumut yang luar biasa. “Yang terpenting saat ini adalah membangun ekosistem kepariwisataan tetap dengan menjaga ekologi yang berkelanjutan,” tegasnya. Pendekatan ini sejalan dengan tren global pariwisata pasca-pandemi, di mana wisatawan semakin memprioritaskan destinasi yang berkomitmen pada konservasi, seperti pengurangan emisi karbon dan pelestarian biodiversitas.
Usulan ini muncul di saat yang tepat, ketika sektor pariwisata Indonesia sedang pulih dan bertransformasi menuju model lebih resilien. Jika terealisasi, KEK Danau Toba bisa menjadi contoh integrasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, potensial menarik investor internasional yang fokus pada green economy. Namun, tantangan seperti koordinasi antar-pemangku kepentingan dan pemantauan dampak lingkungan jangka panjang tetap menjadi sorotan, memerlukan komitmen kolektif untuk menghindari degradasi yang sering menyertai proyek skala besar.
Pemprov Sumut diharapkan segera menyelesaikan kajian akademik tersebut untuk diajukan ke pemerintah pusat, membuka babak baru bagi Danau Toba sebagai ikon pariwisata berkelanjutan di Asia Tenggara.
Pewarta : Adi Tanjoeng
