RI News Portal. Padangsidimpuan, 26 Agustus 2025 – Dalam upaya memperkuat dialog antara wakil rakyat dan konstituennya, anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari Fraksi PDIP, Muhammad Fajar Dalimunthe, menggelar reses II di Kelurahan Losung Batu. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian, Lurah Losung Batu, serta Raja Losung Batu sebagai tokoh adat setempat. Reses, yang merupakan mekanisme konstitusional untuk menyerap aspirasi masyarakat, menjadi wadah diskusi mendalam tentang pembangunan infrastruktur, kemajuan pertanian, dan isu sosial-ekonomi yang mendesak di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).
Lurah Losung Batu membuka acara dengan ungkapan terima kasih mendalam kepada Muhammad Fajar Dalimunthe atas pemilihan kelurahan ini sebagai lokasi reses. “Kami sangat berterima kasih karena Bapak Dewan menempatkan resesnya di sini. Kami memohon agar perhatian lebih diberikan untuk kemajuan pembangunan infrastruktur di kelurahan kami, serta pengembangan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung masyarakat,” ujar lurah tersebut. Pernyataan ini mencerminkan tantangan umum di daerah pedesaan Tabagsel, di mana akses infrastruktur dasar sering kali tertinggal dibandingkan pusat kota.
Turut hadir, Raja Losung Batu—tokoh adat yang mewakili nilai-nilai budaya lokal—menambahkan nuansa kultural dalam sambutannya. Beliau menyapa Fajar sebagai “oppung” (kakek dalam bahasa Batak), menekankan ikatan kekeluargaan adat. “Kami meminta Bapak Dewan dari Partai PDIP, yang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kota Padangsidimpuan, untuk lebih memperhatikan pelestarian adat di tengah masyarakat Tabagsel,” katanya. Permintaan ini selaras dengan dinamika modernisasi yang sering mengancam identitas budaya di wilayah berbasis adat seperti ini, di mana reses menjadi jembatan antara kebijakan formal dan nilai tradisional.
Menanggapi sambutan tersebut, Muhammad Fajar Dalimunthe mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi. “Jangan malu atau segan untuk menyuarakan keluhan dan harapan di kelurahan kita ini,” tegasnya. Fajar, yang dikenal sebagai wakil rakyat yang aktif dalam isu pembangunan, memaparkan inisiatifnya dalam mengajukan status “kelurahan adat” bagi Losung Batu. Dasar pengajuan ini merujuk pada Daulat Tabagsel, yang kental dengan adat dan budaya di tengah masyarakat setempat. “Ini adalah upaya untuk mengintegrasikan nilai adat dalam kerangka pembangunan modern, sehingga masyarakat tidak kehilangan akar budayanya,” jelasnya.
Baca juga : Pemkab Sragen Jalin Kerja Sama dengan Habitat for Humanity Indonesia untuk Pengentasan Kemiskina
Pernyataan Fajar ini tidak hanya bersifat retoris, melainkan mencerminkan pendekatan holistik dalam legislasi. Sebagai Ketua Komisi III, yang membidangi infrastruktur dan pertanian, ia berjanji akan menyampaikan usulan pengembangan adat ke dinas terkait, termasuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padangsidimpuan.
Diskusi semakin mendalam saat perwakilan masyarakat menyampaikan keluhan mereka. Salah satu isu utama adalah ketersediaan air bersih, yang dinilai masih kurang diperhatikan. Kepala Dinas Pertanian merespons langsung: “Kami telah menerima dan menampung permohonan ini. Tim kami sudah melakukan pengukuran di lapangan, meskipun efisiensi anggaran menjadi kendala. Usulan serupa dari desa-desa lain juga telah diajukan hingga ke pusat.” Ia menambahkan bahwa indeks pertanian Kota Padangsidimpuan sedang menurun, yang bahkan memicu teguran dari pemerintah pusat. “Kami akan segera survei di Tahalak Si Sere dan Tahalak dalam waktu dekat,” janjinya, menunjukkan komitmen untuk aksi lapangan.
Selain itu, masyarakat mengusulkan agar harga jual hasil panen disesuaikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Isu lain yang mencuat adalah maraknya pinjaman informal seperti Mekar, Amarta, dan Pantura, yang penagihannya dinilai melampaui batas—bahkan hingga malam hari—sehingga menyebabkan banyak warga melarikan diri. “Ini sudah sangat menghawatirkan dan membebani masyarakat,” kata salah seorang perwakilan.
Muhammad Fajar Dalimunthe menanggapi keluhan pertanian dengan visi jangka panjang. “Saya akan menciptakan sistem pertanian dari hulu ke hilir, termasuk mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Padangsidimpuan,” katanya. Ia mengambil contoh dari Kota Medan, di mana PD Pasar dan rumah potong hewan telah berhasil mengangkat APBD tanpa menaikkan pajak, seperti yang diungkapkan Wali Kota Rico Waras. “Tujuannya adalah mengangkat APBD daerah tanpa membebani masyarakat,” tambahnya, menekankan pendekatan inklusif yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi lokal.
Fajar juga berjanji akan meneruskan usulan pengembangan adat ke instansi terkait, menutup acara dengan ucapan terima kasih kepada masyarakat Kelurahan Losung Batu dan sekitarnya. “Terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi aktif ini,” pungkasnya.
Dari perspektif jurnalistik akademis, reses II ini mengilustrasikan peran wakil rakyat dalam demokrasi partisipatif, di mana aspirasi akar rumput bertemu dengan kebijakan publik. Di tengah penurunan indeks pertanian nasional—seperti yang dilaporkan Kementerian Pertanian—inisiatif seperti pembentukan BUMD bisa menjadi model inovatif untuk daerah agraris seperti Padangsidimpuan. Namun, tantangan seperti efisiensi anggaran dan regulasi pinjaman informal menuntut kolaborasi lintas sektor. Acara ini tidak hanya menyelesaikan isu sementara, tapi juga memperkuat ikatan adat dalam pembangunan berkelanjutan, sebuah pendekatan yang jarang dieksplorasi dalam media konvensional.
Pewarta : Indra Saputra
