RI News Portal. Semarang, 20 Agustus 2025 – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melangkah tegas untuk menuntaskan status pegawai non-ASN dengan mengusulkan seluruh tenaga kerja yang tersisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Kebijakan ini merupakan implementasi langsung dari Surat Menteri PANRB Nomor tertanggal 8 Agustus 2025, yang memberikan batas waktu pengusulan hingga 20 Agustus 2025.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa pengangkatan ini bukanlah rekrutmen baru, melainkan penyelesaian administrasi bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CPNS dan PPPK pada 2024–2025. “Semua non-ASN yang telah mengikuti tes pada 2024–2025 dan belum diangkat, akan diusulkan sebagai PPPK paruh waktu. Dengan langkah ini, tidak ada lagi pegawai non-ASN di Pemkot Semarang sesuai amanat UU ASN,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota, Selasa (19/8/2025).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP), jumlah pegawai yang akan diusulkan mencapai 2.416 orang. Pengangkatan ini menekankan prinsip kepastian hukum dan penghargaan bagi tenaga kerja yang selama ini mendukung pelayanan publik di Kota Semarang. Menurut Agustina, proses ini tidak melalui seleksi ulang, karena seluruh calon PPPK paruh waktu sudah mengikuti ujian sebelumnya, baik pada CPNS 2024 maupun PPPK awal 2025. Usulan pengangkatan akan dilakukan berdasarkan data yang terekam di sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Secara akademis, langkah Pemkot Semarang dapat dianalisis dari beberapa perspektif: pertama, kepatuhan terhadap Undang-Undang ASN dan instruksi Menpan RB menunjukkan konsistensi regulasi dalam penyelesaian status tenaga kerja publik. Kedua, pengangkatan tanpa seleksi ulang memperkuat prinsip legalitas dan kepastian hukum, sekaligus mengurangi risiko sengketa administratif. Ketiga, penggunaan PPPK paruh waktu menjadi strategi adaptif, memberikan fleksibilitas anggaran pemerintah daerah sekaligus menyelesaikan status pegawai non-ASN.
Jadwal pengangkatan PPPK paruh waktu telah disesuaikan dengan pedoman BKN dan Kemenpan RB, dimulai dari usulan kebutuhan instansi (7–20 Agustus 2025), penetapan kebutuhan Menpan RB (21–30 Agustus 2025), hingga penetapan Nomor Induk (NI) P3K paruh waktu pada 23–30 September 2025. Targetnya, Wali Kota akan menandatangani SK pengangkatan pada 1 Oktober 2025.
Baca juga : Ambon-Malteng: Konflik Desa Hunuth Picu Kecaman DPRD, Pemerintah Diminta Ambil Tanggung Jawab
Langkah ini menegaskan komitmen Pemkot Semarang untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pegawai non-ASN dan menyelesaikan administrasi tenaga kerja publik, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Dalam perspektif kebijakan publik, pengangkatan PPPK paruh waktu tidak hanya menuntaskan status, tetapi juga menegaskan nilai penghargaan terhadap pegawai yang telah lama mengabdi, sekaligus memperkuat struktur birokrasi di pemerintahan kota.
Pewarta : Sriyanto
