RI News Portal. Melawi, Kalimantan Barat – Warga di sepanjang Jalan Tanjung Bunga, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kembali menyuarakan keluhan terkait kerusakan jalan yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Jalan utama yang menjadi akses vital bagi masyarakat setempat ini kini dipenuhi lumpur, terutama saat musim hujan, sehingga menyulitkan aktivitas sehari-hari.
Menurut keterangan warga, kondisi jalan yang becek dan berlumpur membuat kendaraan sulit melintas. Banyak warga yang terpaksa berjalan kaki atau menggunakan kendaraan roda dua dengan risiko tinggi terjatuh. Situasi ini diperburuk dengan intensitas hujan yang semakin sering terjadi di kawasan tersebut.
“Setiap hari kami harus berhati-hati melewati jalan ini. Kalau tidak, bisa jatuh karena jalannya sangat licin. Padahal ini jalan utama yang menghubungkan kami dengan pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan,” ujar Suryanto, salah seorang warga Tanjung Bunga, Sabtu (19/07/2025).
Kondisi jalan yang rusak parah memunculkan kritik terhadap lambannya penanganan dari Pemerintah Kabupaten Sintang. Janji perbaikan yang disampaikan bertahun-tahun lalu hingga kini belum terealisasi. Dalam perspektif kebijakan publik, persoalan infrastruktur jalan ini terkait langsung dengan hak masyarakat atas akses transportasi layak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Tanjungpura, Dr. Rini Adiputri, menegaskan bahwa akses jalan merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin pemerintah daerah. “Ketidaklayakan jalan bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan infrastruktur dasar dapat diakses secara aman,” ujarnya.
Kerusakan jalan di Tanjung Bunga tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada distribusi barang, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Para pedagang kesulitan mendistribusikan hasil bumi, sementara siswa sekolah harus melalui medan berat untuk mencapai sekolah.
“Kalau hujan deras, kendaraan kami tidak bisa lewat. Hasil kebun jadi susah dibawa ke pasar, dan ini memengaruhi pendapatan,” kata Rudi, petani setempat.
Masyarakat mendesak pemerintah segera merealisasikan pembangunan atau rehabilitasi jalan sebelum kerusakan semakin parah. Perbaikan infrastruktur harus dilakukan dengan pendekatan jangka panjang, termasuk penataan drainase untuk mengurangi genangan air saat musim hujan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan anggaran rutin, tetapi juga mengupayakan kolaborasi dengan pemerintah provinsi atau pusat, serta skema pembiayaan alternatif seperti dana infrastruktur desa.
Pewarta : Lisa Susanti
