RI News Portal. Jakarta, 3 Juli 2025 — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kebingungannya atas kabar pemberlakuan pajak sebesar 10 persen terhadap olahraga padel, yang tengah populer di kalangan generasi muda. Pramono mengaku tidak mengetahui secara rinci dasar hukum kebijakan tersebut, meskipun isu pajak padel telah ramai diperbincangkan dan beredar luas di media sosial pribadinya.
“Jadi saya sendiri belum pernah tahu tentang olahraga padel dipungut pajak 10 persen, hebohnya sudah setengah mati dan ada yang kemudian meviralkan dan dikirim ke saya maupun di IG story saya,” ujar Pramono kepada awak media di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum menandatangani kebijakan terkait, termasuk belum menerima laporan resmi mengenai penerapan pajak tersebut. “Saya sendiri belum tanda tangan dan belum tahu tentang itu,” tegasnya.
Menurut Pramono, apabila aturan tersebut memerlukan persetujuan kepala daerah, maka belum dapat dianggap berlaku sepenuhnya selama belum memperoleh keputusan gubernur. “Kan yang memutuskan gubernur. Jadi saya belum tahu, ya,” tandasnya.
Berdasarkan penelusuran, ketentuan mengenai pajak 10 persen atas olahraga padel tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Bapenda Nomor 854 Tahun 2024. Regulasi ini mulai diberlakukan sejak 20 Mei 2025, dan sebelumnya juga telah dilakukan penyesuaian melalui Keputusan Kepala Bapenda Nomor e-0103 Tahun 2024.
Adapun dasar kebijakan pajak ini mengacu pada pengklasifikasian olahraga tertentu sebagai objek pajak barang dan jasa tertentu di bidang kesenian dan hiburan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pajak daerah.
Selain olahraga padel, tercatat total 21 jenis aktivitas olahraga lain yang juga dikenakan kebijakan serupa, dengan tarif pajak 10 persen. Rincian cabang olahraga yang termasuk di dalamnya antara lain:
Baca juga : 94 Warga Gaza Tewas Akibat Serangan Israel, Termasuk Mereka yang Berusaha Mendapatkan Bantuan Kemanusiaan
- tempat kebugaran (fitness center), termasuk yoga, pilates, zumba
- lapangan futsal, sepak bola, mini soccer
- lapangan tenis, bulu tangkis, basket, voli, tenis meja, squash
- kolam renang
- lapangan panahan
- lapangan bisbol/sofbol
- lapangan tembak
- tempat bowling, biliar
- fasilitas panjat tebing
- arena ice skating
- tempat berkuda
- sasana tinju/beladiri
- lintasan atletik/lari
- jetski
- lapangan padel
Pengenaan pajak ini didasarkan pada asumsi bahwa kegiatan tersebut bersifat rekreatif dan tergolong dalam usaha hiburan.
Penerapan pajak terhadap aktivitas olahraga kerap menuai kritik karena dikhawatirkan dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik, yang justru berperan penting untuk kesehatan publik. Menurut prinsip kebijakan fiskal berbasis kesehatan (health-oriented taxation policy), penetapan pajak untuk kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan kebugaran masyarakat perlu dipertimbangkan ulang agar tidak memicu penurunan minat berolahraga.
Selain itu, ketidakjelasan komunikasi antarorgan pemerintah daerah, sebagaimana tercermin dari pernyataan Gubernur Pramono, juga menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola kebijakan pajak di Jakarta. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi lebih lanjut mengenai sinkronisasi peraturan dan prosedur persetujuan kebijakan pajak daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat kepastian mengenai implementasi efektif pajak olahraga padel di Jakarta, mengingat Gubernur DKI Jakarta sendiri menyatakan belum memberikan persetujuan resmi. Kondisi ini menegaskan perlunya koordinasi antarlembaga di lingkungan pemerintah provinsi guna memastikan setiap kebijakan pajak berjalan sesuai prosedur, serta mempertimbangkan dampak sosial dan kesehatan masyarakat Jakarta secara komprehensif.
Pewarta : Yudha Purnama
