RI News Portal. Bandar Lampung, 24 Juni 2024 — Pemerintah Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung resmi menandatangani kesepakatan bersama dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi kelembagaan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta akselerasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Kepala Kejati Lampung, Danang Surya Wibowo, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur, Selasa (24/6/2024).
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani menekankan bahwa kerja sama ini merupakan pilar penting dalam memperkuat integritas pemerintahan, khususnya dalam penyelesaian persoalan hukum menyangkut aset daerah, piutang pajak, dan perlindungan keuangan negara. Menurutnya, peran Kejati dalam pendampingan hukum non-litigasi, penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan, serta penyelamatan aset, menjadi unsur vital dalam menunjang efektivitas program pembangunan daerah.
“Kami harap Kejati dapat memberikan pertimbangan, bantuan, dan tindakan hukum dalam menyelesaikan tunggakan pajak, menertibkan wajib pajak yang tidak patuh, serta memperkuat perlindungan terhadap aset daerah,” ujar Gubernur Mirza.
Kesepakatan ini juga ditujukan untuk mendukung implementasi Asta Cita, delapan agenda pembangunan nasional yang mencakup penguatan sumber daya manusia, sektor ekonomi produktif, digitalisasi layanan publik, hingga optimalisasi penerimaan daerah.
Penandatanganan nota kesepahaman ini menggarisbawahi pentingnya peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan dalam menjadi mitra hukum bagi pemerintah daerah. Fungsi ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pendampingan hukum dan pengawasan atas implementasi kebijakan yang berdampak fiskal dan administratif.
Kepala Kejati Lampung, Danang Surya Wibowo, menggarisbawahi bahwa fungsi kejaksaan tidak berhenti pada penindakan hukum semata, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan sesuai prinsip good governance.
“Kejaksaan menjadi mitra strategis untuk memastikan pembangunan tidak keluar dari rel hukum. Asta Cita adalah mandat nasional, dan keberhasilan implementasinya di tingkat daerah memerlukan kemitraan institusional yang kuat,” tegas Danang.
Baca juga : Sekolah Garuda: Strategi Pendidikan Berbasis Prestasi untuk Mencetak Generasi Pemimpin Global
Salah satu capaian konkret dari kerja sama ini, menurut Danang, adalah keberhasilan mediasi status hukum Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kalianda yang menyelamatkan aset daerah senilai Rp1,3 miliar dari sengketa kepemilikan dan potensi konflik hukum berkepanjangan.
Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, menambahkan bahwa kerja sama ini menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tercatat, terdapat 29 OPD pengelola aset dan 24 OPD pengelola retribusi yang kini diminta untuk aktif melaporkan aset tidak termanfaatkan (idle asset) kepada Bapenda untuk segera diterbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejati.
Kerja sama difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum wajib pajak, pendampingan hukum non-litigasi, serta tindakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan daerah.
“Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas kepatuhan pajak dan tertib administrasi aset, yang akan berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah,” kata Slamet.
Dari perspektif akademik, kerja sama ini menunjukkan praktik implementasi konsep law as a tool of development, di mana lembaga penegak hukum tidak hanya menjadi instrumen penindakan, tetapi juga aktor pembangunan. Model kolaborasi ini layak menjadi studi kasus dalam diskursus hukum administrasi negara dan tata kelola fiskal daerah.
Kerja sama Pemprov-Kejati juga menandai penguatan praktik preventive legal action, yang merupakan pendekatan progresif untuk menghindari kerugian negara di tengah kompleksitas pengelolaan aset publik dan pendapatan daerah.
Penandatanganan kesepakatan ini mencerminkan kesadaran kolektif antara lembaga pemerintah dan penegak hukum untuk menempatkan hukum sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. Komitmen Kejati Lampung untuk menjadi bagian dari solusi—bukan semata-mata pengawas—merupakan paradigma baru dalam penguatan integritas kelembagaan.
Dengan langkah ini, Provinsi Lampung bergerak menuju arah tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, berbasis kepatuhan hukum, dan menjawab tuntutan reformasi birokrasi yang inklusif serta berorientasi hasil.
Pewarta : Lii
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
#teman, #all, #wartawan, #berita
About the Author
