Presiden Prabowo Imbau Menteri Kabinet Merah Putih Jaga Etika Komunikasi Publik

RI News Portal. Jakarta, 23 Mei 2025 — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan imbauan kepada para menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Imbauan tersebut disampaikan guna menjaga stabilitas sosial dan menghindari munculnya kegaduhan di masyarakat akibat komunikasi publik yang tidak tepat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (23/5), menyatakan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya etika komunikasi para pejabat negara, khususnya para menteri. Presiden meminta agar seluruh anggota kabinet menghindari pernyataan yang dapat menimbulkan keresahan sosial atau menyakiti institusi maupun kelompok tertentu.

“Dimohon diimbau untuk menghindari menyampaikan sesuatu yang bersifat menimbulkan kegaduhan. Atau menimbulkan perasaan tidak enak kepada pihak lain, institusi lain terutama kepada masyarakat,” ujar Prasetyo Hadi.

Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan bahwa Presiden menginstruksikan seluruh jajaran menteri untuk tetap fokus bekerja dalam melayani rakyat dan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, komunikasi yang bijak menjadi bagian dari profesionalisme dan tanggung jawab pejabat publik.

“Kami semua diimbau oleh Bapak Presiden untuk fokus bekerja, memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ini bekerja untuk masyarakat sehingga kami semua diimbau untuk berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu supaya tidak menimbulkan keresahan,” tambahnya.

Meskipun demikian, Prasetyo menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle atau perombakan kabinet. Ia menilai bahwa kekeliruan dalam komunikasi tidak serta-merta mencerminkan buruknya kinerja seorang menteri.

Baca juga : Cerita Films Rilis Poster dan Trailer Resmi Film Sore Istri dari Masa Depan

“Alhamdulillah sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle, belum ada. Ya kalau pun misalnya dalam tanda kutip dianggap melanggar, kan tidak kemudian otomatis langsung dilakukan reshuffle ya,” jelasnya.

Prasetyo menambahkan bahwa kesalahan penyampaian di ruang publik tidak selalu berkaitan langsung dengan performa kerja seorang pejabat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap menteri tetap mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh.

“Kadang-kadang juga begini, apa yang dianggap melanggar tadi, kalau itu berbentuk sebuah misalnya penyampaian ke publik yang kurang pas, itu tidak kemudian berkorelasi dengan kinerja. Belum tentu sesuatu yang disampaikan kurang pas itu sudah pasti kinerjanya tidak baik,” pungkasnya.

Imbauan Presiden ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya stabilitas komunikasi dalam era informasi yang serba cepat. Dalam konteks pemerintahan demokratis, transparansi dan kehati-hatian dalam berkomunikasi menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan negara.

Pewarta : Yudha Purnama