RI News. Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pasokan pupuk nasional berada dalam kondisi aman meski dunia tengah dihadapkan pada berbagai dinamika geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok global. Pernyataan ini disampaikan Zulhas dalam upaya pemerintah memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.
“Tahun ini Insya Allah pupuk kita aman. Pemerintah menyiapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 9,8 juta ton pada 2026, dengan sekitar 9,5 juta ton untuk sektor pertanian dan sisanya untuk perikanan,” kata Zulhas dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Dalam Rembuk Tani di Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis (4/6), Zulhas menegaskan telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pupuk tersedia dan mudah diakses oleh petani di seluruh daerah. “Saya diperintah Presiden untuk keliling dan memastikan betul pupuk aman bagi petani,” ujarnya.
Secara nasional, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 mencapai 9,84 juta ton, terdiri atas 9,55 juta ton untuk pertanian dan 295 ribu ton untuk perikanan. Hingga Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah melampaui 4 juta ton. Di Kalimantan Barat sendiri, penyaluran mencapai 81.657 ton atau sekitar 44 persen dari total alokasi provinsi sebesar 183.746 ton.
Stok pupuk nasional saat ini tercatat mencapai 1,19 juta ton, dengan rincian 825 ribu ton pupuk bersubsidi dan 367 ribu ton pupuk non-subsidi. Pemerintah terus mempercepat distribusi agar sesuai dengan musim tanam di berbagai wilayah.
Salah satu langkah krusial yang dilakukan pemerintah adalah menyederhanakan tata kelola pupuk bersubsidi melalui pemangkasan regulasi dan prosedur yang sebelumnya dianggap menghambat penyaluran. Tujuannya jelas: distribusi lebih cepat, tepat sasaran, dan mudah diakses petani.
Di luar pupuk bersubsidi, pemerintah juga memperluas bantuan pupuk non-subsidi yang hingga Juni 2026 telah menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat. “Kita ingin merubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi,” tegas Zulhas.
Pemerintah juga menjaga stabilitas Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Bahkan sejak Oktober 2025, HET beberapa jenis pupuk telah diturunkan sekitar 20 persen untuk meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi.
Selain itu, pemerintah meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi minimal Rp6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas gabah. Di beberapa wilayah seperti Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, harga gabah di lapangan bahkan telah mencapai sekitar Rp7.000 per kg.
Baca juga : Fiskal Indonesia Tetap Tangguh: Pembiayaan Utang Capai 46,4 Persen Target, Surplus Primer Beri Ruang Manuver
Reformasi yang lebih mendasar dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Mekanisme subsidi diubah dari pendekatan cost plus (biaya produksi) menjadi market-to-market (nilai komersial). Subsidi kini dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dan harga yang dibayarkan petani, tanpa mengubah harga tebus di tingkat petani.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, serta menjamin keberlanjutan pasokan. Secara keseluruhan, berbagai langkah ini menjadi pilar penting dalam mendukung swasembada pangan nasional di tengah ketidakpastian global.
Pewarta : Yudha Purnama
Tagline : #PupukBersubsidi, #SwasembadaPangan, #KetahananPangan, #ReformasiPertanian, #Zulhas, #PrabowoSubianto, #HargaGabah, #PetaniSejahtera,
About the Author
