RI News, Demak, Jawa Tengah, Senin, 19 Oktober 2026 – Pemerintah resmi memulai upaya penyelamatan pesisir utara Pulau Jawa dengan memadukan konstruksi fisik dan pendekatan berbasis alam. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan program perlindungan Pantai Utara (Pantura) Jawa di Timbulsloko, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Peluncuran itu dilakukan dalam kegiatan Demonstration Plotting Perlindungan Kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa berbasis Nature-based Solutions. Program ini menandai penerapan strategi perlindungan pesisir yang mengombinasikan pembangunan infrastruktur fisik dengan solusi berbasis alam, atau yang dikenal sebagai nature-based solution.
“Hari ini menjadi momentum dimulainya program perlindungan Pantura Jawa,” ujar AHY.
AHY menjelaskan bahwa Pantura Jawa memegang peran vital dalam perekonomian nasional. Kawasan ini menyumbang sekitar 28 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Di dalamnya terdapat beragam kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus, sentra pangan, dan koridor logistik yang menopang aktivitas produksi serta distribusi barang.
Namun, nilai strategis tersebut berhadapan dengan ancaman serius. Menurut AHY, masyarakat pesisir menghadapi kenaikan permukaan air laut, abrasi, dan penurunan permukaan tanah. Persoalan ini telah berlangsung puluhan tahun dan berdampak langsung pada kehidupan warga di sejumlah wilayah Pantura.
AHY menegaskan bahwa tujuan akhir pembangunan giant sea wall, termasuk langkah yang dimulai hari ini, bertumpu pada keselamatan warga terdampak. “Tujuan besar dari pembangunan giant sea wall, termasuk apa yang kita lakukan hari ini, pada akhirnya adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat yang terdampak, meningkatnya permukaan air laut dan menurunnya permukaan tanah tadi, sekaligus menjaga agar keberlangsungan hidup dan ekonomi masyarakat kita juga bisa kita jaga bersama-sama,” katanya.
Program perlindungan ini dirancang mencakup garis pantai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah melalui kombinasi tanggul pantai atau tanggul laut dengan pendekatan berbasis alam. Skema ini mengakui bahwa kondisi geomorfologi dan tingkat kerentanan setiap wilayah pesisir tidak seragam sehingga satu model tunggal tidak dapat diterapkan di semua lokasi.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, menyampaikan bahwa penanaman mangrove di Timbulsloko berfungsi sebagai percontohan. Lokasi ini dimanfaatkan untuk mempelajari kondisi alam setempat sebelum pendekatan serupa diperluas ke wilayah lain.
Baca juga : Wonogiri Kunci Rapat Keamanan Pilkades: 150 Personel Siaga dalam Operasi Aman Desa 2026
Didit juga mengabarkan perkembangan di tingkat kebijakan. “Dan syukur alhamdulillah sekarang ini draft rencana induk sudah selesai, dan sekarang sedang diurus untuk pelaksanaan kegiatan perpresnya,” katanya. Rencana induk tersebut kini dalam proses penyusunan landasan hukum berupa peraturan presiden.
Ia menekankan bahwa pembangunan perlindungan pesisir harus memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak. Dengan begitu, kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan selama dan setelah proses pembangunan.
Selain penanaman mangrove, kegiatan ini turut memanfaatkan hexbricks, struktur pemecah energi gelombang yang diproduksi oleh masyarakat setempat. Pelibatan warga dalam produksi material tersebut diharapkan membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan penduduk pesisir. Dengan demikian, upaya perlindungan lingkungan berjalan seiring dengan penguatan ekonomi lokal.
Pewarta: Sriyanto
Tagline: #PanturaJawa, #AHY, #PerlindunganPesisir, #NatureBasedSolution, #Mangrove, #Abrasi, #GiantSeaWall, #Demak,
About the Author
