RI News Portal. Jakarta, 20 Desember 2025 – Sebuah proposal ambisius untuk merevitalisasi Jalur Gaza pasca-konflik telah mulai diedarkan oleh figur-figur kunci di lingkaran pemerintahan Amerika Serikat. Jared Kushner, menantu Presiden Donald Trump, bersama utusan khusus Timur Tengah Steve Witkoff, memimpin penyusunan draf yang dikenal sebagai “Project Sunrise”. Rencana ini membayangkan transformasi Gaza dari wilayah yang porak-poranda menjadi metropolis modern berbasis teknologi tinggi, dengan elemen-elemen seperti resor mewah di pantai, sistem kereta cepat, dan infrastruktur pintar yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk optimalisasi energi dan layanan publik.
Menurut sumber-sumber resmi AS yang terlibat dalam proses ini, proposal tersebut disusun dalam waktu singkat sekitar 45 hari terakhir, dengan masukan dari pejabat Israel, sektor swasta, dan kontraktor internasional. Estimasi biaya awal untuk fase pertama selama sepuluh tahun mencapai lebih dari 112 miliar dolar AS, di mana pemerintah federal AS berpotensi menanggung sekitar 20 persen dari sebagian pengeluaran tersebut. Pendanaan sisanya diharapkan berasal dari investor swasta dan negara donor, termasuk negara-negara Teluk yang kaya serta mitra regional seperti Turki, Mesir, dan Qatar. Presentasi draf ini telah dilakukan kepada calon mitra tersebut dalam pertemuan-pertemuan tertutup baru-baru ini.
Visi “Project Sunrise” menekankan pendekatan bertahap: dimulai dari pembersihan puing, penghapusan amunisi tak meledak, dan penutupan terowongan bawah tanah, diikuti dengan pembangunan fasilitas sementara untuk kebutuhan dasar, hingga fase rekonstruksi jangka panjang yang bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi mandiri. Para penyusun rencana berargumen bahwa pengembangan ini dapat mengubah Gaza menjadi pusat ekonomi regional yang berkelanjutan, dengan potensi pendapatan dari pariwisata dan industri teknologi yang pada akhirnya membayar kembali investasi awal.
Namun, proposal ini menuai sorotan kritis karena beberapa aspek yang belum tergambar jelas. Dokumen presentasi tidak merinci lokasi penampungan bagi sekitar dua juta penduduk Palestina selama pelaksanaan proyek berskala besar tersebut. Kondisi prasyarat yang ditegaskan sejak halaman awal adalah demilitarisasi penuh oleh kelompok bersenjata di Gaza, termasuk penyerahan senjata dan penghancuran infrastruktur bawah tanah. Tanpa pemenuhan ini, implementasi dianggap tidak mungkin, dan pejabat AS menyatakan bahwa proyek baru bisa dimulai dalam hitungan bulan jika stabilitas keamanan tercapai.
Realitas di lapangan menambah lapisan kompleksitas pada ambisi ini. Konflik berkepanjangan telah meninggalkan kerusakan masif: perkiraan terbaru dari badan-badan PBB menunjukkan setidaknya 50 juta ton puing yang harus dipindahkan, dengan proses pembersihan amunisi tak meledak saja berpotensi memakan waktu hingga satu dekade. Jika pembersihan puing dilakukan dengan ritme saat ini, dibutuhkan sekitar 22 tahun untuk membersihkan seluruh wilayah. Biaya rekonstruksi secara keseluruhan, menurut analisis independen dari organisasi internasional seperti UNCTAD dan UNDP, bisa melampaui 70 miliar dolar AS, dengan fokus pada pemulihan infrastruktur dasar, perumahan, dan layanan publik yang hancur.
Baca juga : Jawa Timur Borong Penghargaan Nasional atas Inovasi Digitalisasi Pendidikan
Para ahli pembangunan internasional menekankan bahwa rekonstruksi Gaza bukan sekadar proyek teknik sipil, melainkan tantangan multidimensional yang melibatkan isu kemanusiaan, hak penduduk asli, dan stabilitas regional jangka panjang. Visi futuristik seperti “Project Sunrise” menawarkan prospek ekonomi yang menjanjikan, tetapi keberhasilannya bergantung pada penyelesaian konflik mendasar dan inklusi yang komprehensif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah, rencana ini menjadi salah satu elemen kunci dalam diskusi pasca-konflik Timur Tengah, dengan implikasi luas bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
