RI News. Padangsidimpuan – Sebuah foto yang beredar luas memperlihatkan roti dalam paket Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Padangsidimpuan diduga berjamur dan tidak layak dikonsumsi. Pada foto tersebut, terlihat bagian roti berwarna berbeda yang disebut-sebut sebagai jamur.
Kejadian ini mencuat pada Jumat, 27 Februari 2026. Tim investigasi media langsung bergerak ke lokasi untuk mengonfirmasi informasi tersebut. Tim berupaya menghubungi Korwil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Padangsidimpuan berinisial D serta mengunjungi dapur SPPG di wilayah Aglomerasi sekitar Padang Matinggi. Namun, baik Korwil maupun ahli gizi tidak berada di tempat.
Menurut keterangan salah satu satpam dapur, Korwil D berdalih bahwa roti berjamur tersebut murni kesalahan pihak pemasok (supliyer) yang memasok bahan dengan tanggal produksi kadaluarsa atau melewati batas waktu. Namun, hal ini dinilai tidak logis karena berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlaku, pihak SPPG wajib melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta penyortiran kualitas dan ukuran bahan baku sebelum menerima pasokan dari supliyer.
Proses penerimaan bahan baku hingga distribusi harus mengikuti sistem IN/OUT sesuai SOP dan Juknis BGN secara ketat, meliputi tahap penyortiran, pencucian bahan, penyimpanan, produksi/persiapan, pengemasan, hingga pendistribusian akhir. Narasi yang dilemparkan pihak Korwil dengan menyalahkan sepenuhnya pihak supliyer dinilai sebagai upaya melempar tanggung jawab sepihak. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran prosedur yang diterapkan oleh jajaran SPPG Korwil Padangsidimpuan saat ini.
Hingga kini, para orang tua murid di SDN 2 Padang Matinggi ramai mempertanyakan standar kualitas serta pengawasan makanan yang dibagikan kepada anak-anak mereka. Program Makan Bergizi Gratis sejatinya dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi siswa, sehingga isu keamanan pangan menjadi perhatian utama masyarakat.
Belum ada keterangan resmi atau klarifikasi dari Korwil maupun Kepala SPPG berinisial IR terkait dugaan jamur maupun penyebab pasti kondisi roti tersebut. Sejumlah pihak mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses produksi, distribusi, dan penyimpanan makanan agar kejadian serupa tidak terulang.
Pengawasan mutu, kebersihan, dan keamanan pangan merupakan kunci utama dalam program bantuan konsumsi massal seperti ini. Transparansi serta respons cepat dari pihak terkait dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan keselamatan penerima manfaat.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam Juknis BGN (halaman 127, No. 6.7), Korwil dan Kepala SPPG bertanggung jawab menerapkan HACCP serta Critical Control Point (CCP) dalam pemantauan dan pengawasan keamanan pangan, sebagaimana diuraikan pada Bab II dan Bab III.
Menurut video pembicaraan dengan salah satu satpam—yang juga bertindak sebagai utusan pengamanan dapur MBG—ia menyatakan bahwa beberapa oknum wartawan telah “dikondisikan” agar pemberitaan terkait polemik ini tidak lagi diterbitkan. Hal ini disebut untuk meredam keresahan warga Kota Padangsidimpuan, khususnya para orang tua murid, terkait menu gizi yang diduga tidak layak konsumsi.
Pewarta: Adi Tanjoeng
About the Author
