RI News Portal. Washington – Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak penggulingan Nicolás Maduro, pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Trump mulai membuka keran penjualan minyak Venezuela yang selama bertahun-tahun terkena sanksi ketat. Pendapatan dari ekspor tersebut tidak lagi mengalir ke kantong elite politik atau mitra luar negeri, melainkan dialihkan untuk kebutuhan dasar masyarakat—dengan pengawasan langsung dari Departemen Keuangan AS.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio menjelaskan mekanisme baru ini dalam sidang terbuka Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Menurutnya, pemimpin sementara Venezuela—yang kini dipimpin oleh Delcy Rodríguez—akan menyampaikan anggaran bulanan yang rinci. Setiap dolar yang dihasilkan dari penjualan minyak akan masuk ke rekening khusus yang sepenuhnya diawasi Washington.
“Uang itu milik rakyat Venezuela, tetapi kami memastikan tidak ada satu sen pun yang disalahgunakan,” kata Rubio. “Kami tidak memiliki kendali atas kepemilikan dana, hanya atas penyalurannya.”

Skema ini muncul pasca-operasi penangkapan Maduro awal bulan ini, yang secara dramatis mengubah lanskap politik Caracas. Dengan cadangan minyak terbesar di dunia, Venezuela kini berada dalam posisi paradoks: negara terkaya sumber daya alamnya justru menjadi yang paling miskin dalam pelayanan publik. Rumah sakit kekurangan jarum suntik, pasien harus membeli sendiri obat dan alat bedah, sementara jaringan listrik sering padam berhari-hari.
Rubio menegaskan bahwa pengawasan AS bersifat sementara dan bertujuan mencegah “keruntuhan sistemik” selama masa transisi. Pemerintah sementara Rodríguez telah menyalurkan dana awal ke dua prioritas: pemulihan layanan kesehatan yang kolaps dan perbaikan infrastruktur dasar, termasuk pembangkit listrik yang sudah lama rusak.
Namun, pengaturan ini menuai kritik tajam dari kalangan legislatif Amerika sendiri. Senator Chris Murphy dari Partai Demokrat menyebut mekanisme tersebut berisiko tinggi. “Anda menyita minyak dengan kekuatan militer, menjualnya, lalu menentukan sendiri bagaimana uang itu dibelanjakan di negara 30 juta jiwa. Ini resep untuk kegagalan,” ujar Murphy.
Baca juga : Harga Darah yang Tak Terbayar: Korban Perang Rusia-Ukraina Diprojeksi Sentuh 2 Juta Jiwa di Musim Semi 2026
Ia juga mempertanyakan potensi konflik kepentingan, khawatir dana minyak justru mengalir ke perusahaan-perusahaan yang memiliki kedekatan politik dengan lingkaran dalam pemerintahan Trump. Rubio menepis tuduhan tersebut, dengan menekankan bahwa audit independen akan dilakukan secara rutin dan bahwa dana tidak boleh digunakan untuk investasi baru di sektor hulu minyak—sebuah batasan yang dimaksudkan agar Washington tidak terjebak menjadi “pemodal” industri migas Venezuela.
Sejauh ini, ratusan juta dolar sudah terkumpul di rekening yang berbasis di Qatar—dipilih karena alasan hukum untuk menghindari penyitaan oleh kreditur swasta Amerika. Proyeksi pemerintah sementara menyebut angka bisa mencapai tiga miliar dolar dalam beberapa bulan ke depan jika ekspor berjalan lancar.
Di sisi lain, parlemen Venezuela sedang membahas revisi besar-besaran Undang-Undang Energi. Perubahan yang diusulkan bertujuan menciptakan iklim yang lebih ramah bagi investasi swasta asing—sesuatu yang selama satu dekade terakhir dianggap mustahil di bawah rezim Maduro.

Para analis melihat pengaturan ini sebagai eksperimen geopolitik yang berisiko tinggi: bagaimana sebuah negara adidaya mengelola sumber daya negara lain yang sedang dalam kekacauan politik tanpa terlihat sebagai penjajah ekonomi. Bagi warga Venezuela, pertanyaan yang lebih mendesak adalah sederhana: apakah miliaran dolar dari minyak mereka kali ini benar-benar akan sampai ke rumah sakit, sekolah, dan lampu jalan—atau hanya menjadi babak baru dalam sejarah panjang janji yang tak terpenuhi.
Sementara komunikasi antara pemerintahan sementara Rodríguez dan Washington digambarkan “saling hormat dan sopan”, belum ada tanggapan resmi dari pihak Caracas atas penjelasan terperinci yang disampaikan Rubio di Senat.
Pewarta : Setiawan Wibisono

