RI News Portal. Hong Kong 30 Desember 2025 – Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang meletus kembali pada akhir 2025 merupakan eskalasi dari sengketa wilayah bersejarah yang berakar pada penetapan batas kolonial era Prancis-Siam pada awal abad ke-20. Sengketa ini, yang sering berpusat pada situs-situs kuil kuno seperti Preah Vihear, Ta Muen Thom, dan Ta Krabey, telah menyebabkan korban jiwa lebih dari 100 orang, pengungsian ratusan ribu warga di kedua sisi perbatasan, serta kerugian ekonomi signifikan akibat penutupan jalur perdagangan lintas batas.
Pada 27 Desember 2025, kedua negara menandatangani perjanjian gencatan senjata baru yang menetapkan penghentian permusuhan segera, pembekuan posisi pasukan di garis depan saat ini, serta larangan pengiriman pasukan tambahan. Perjanjian ini juga mencakup komitmen untuk memungkinkan pengungsi kembali ke rumah mereka, pembersihan ranjau darat, dan pemulangan 18 tentara Kamboja yang ditahan Thailand sejak pertempuran Juli jika gencatan senjata bertahan selama 72 jam. Langkah ini mengakhiri fase pertempuran intens yang dimulai awal Desember, setelah gencatan senjata sebelumnya yang ditengahi pada Juli dan Oktober runtuh akibat tuduhan saling melanggar, termasuk insiden ranjau darat dan serangan udara.
Dua hari kemudian, pada 29 Desember 2025, menteri luar negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow dan Kamboja Prak Sokhonn bertemu dengan mitra mereka dari China, Wang Yi, di Provinsi Yunnan, barat daya China. Pertemuan trilateral ini, yang berlangsung selama dua hari, menandai upaya Beijing untuk memperkuat posisinya sebagai penengah utama dalam krisis regional Asia Tenggara. Pemilihan Yunnan sebagai lokasi—yang secara geografis lebih dekat dengan zona konflik daripada Beijing—menunjukkan pendekatan pragmatis China untuk memfasilitasi dialog yang lebih langsung dan efektif.
Dalam pertemuan tersebut, Wang Yi menekankan pentingnya upaya bersama untuk menjaga perdamaian regional, stabilitas, dan pembangunan, serta menyatakan kesiapan China memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi dan mendukung langkah-langkah melawan kejahatan lintas batas seperti penipuan online. Sihasak menyatakan bahwa prioritas utama adalah mempertahankan gencatan senjata berkelanjutan dan membangun kembali kepercayaan, sementara Prak Sokhonn menegaskan komitmen untuk membuat gencatan senjata ini permanen. Ketiga pihak mencapai kesepakatan untuk melanjutkan dialog bilateral secara bertahap dan memulihkan hubungan normal.
Dari perspektif akademis, intervensi China ini mencerminkan evolusi strategi diplomasi Beijing di Asia Tenggara, di mana pengaruh ekonomi yang dominan kini dikombinasikan dengan peran keamanan yang lebih aktif. Berbeda dari mediasi sebelumnya yang melibatkan tekanan dari aktor eksternal seperti Amerika Serikat—yang pada Juli dan Oktober memainkan peran melalui ancaman sanksi perdagangan—pendekatan China lebih menekankan pada “diplomasi diam” yang berfokus pada fasilitasi dialog tanpa publisitas berlebih. Hal ini sejalan dengan doktrin China tentang “komunitas masa depan bersama” di kawasan, yang bertujuan mengurangi ketergantungan negara-negara ASEAN pada kekuatan luar sambil memperkuat pengaruh Beijing.
Baca juga : Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan Besar-besaran untuk Korban Banjir Bandang di Tiga Provinsi Sumatra
Namun, tantangan tetap ada. Meskipun gencatan senjata baru ini memberikan ruang bagi de-eskalasi, akar masalah—yaitu interpretasi berbeda terhadap peta kolonial dan klaim nasionalis atas situs budaya—belum terselesaikan. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, dalam pernyataannya kepada pasukan di perbatasan, mengakui bahwa meskipun Kamboja mampu bertempur, perpanjangan konflik tidak menguntungkan sebagai negara kecil. Pernyataan ini mengindikasikan kesadaran akan biaya manusia dan ekonomi, termasuk gangguan migrasi tenaga kerja dan perdagangan.
Secara keseluruhan, mediasi China pada akhir 2025 ini dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk mengisi kekosongan diplomasi regional, terutama di tengah persaingan pengaruh besar. Keberhasilan jangka panjang akan tergantung pada kemampuan ketiga pihak untuk menerjemahkan komitmen verbal menjadi mekanisme bilateral yang berkelanjutan, seperti komisi batas bersama, sambil menghindari provokasi nasionalis yang sering memicu eskalasi. Pengalaman ini menawarkan pelajaran berharga bagi studi hubungan internasional di Asia Tenggara: peran penengah regional seperti China semakin krusial dalam mengelola konflik intra-ASEAN yang berpotensi destabilisasi.
Pewarata : Setiawan Wibisono
About the Author
