RI News. Washington – Di tengah melonjaknya harga minyak dunia akibat konflik dengan Iran, pemerintahan Donald Trump mengambil langkah berani dengan melonggarkan sanksi terhadap sektor minyak Venezuela. Kebijakan ini membuka peluang bagi perusahaan Amerika Serikat untuk kembali bertransaksi dengan Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), meski masih dibatasi ketat, demi menambah pasokan global dan meredam tekanan harga bahan bakar di dalam negeri.
Keputusan Departemen Keuangan AS yang diumumkan Rabu lalu ini menandai pergeseran signifikan setelah bertahun-tahun Washington membekukan hubungan bisnis dengan pemerintah Venezuela. Melalui izin khusus, PDVSA kini boleh menjual minyak langsung ke pasar Amerika dan dunia internasional. Pejabat senior Departemen Keuangan menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah mendorong investasi baru di sektor energi Venezuela, sekaligus meningkatkan pasokan minyak dunia yang semakin ketat.
Langkah ini bukan satu-satunya. Gedung Putih juga mengumumkan penangguhan sementara aturan Jones Act selama 60 hari. Undang-undang era 1920-an yang mengharuskan pengiriman barang antar pelabuhan AS menggunakan kapal berbendera Amerika ini sering disebut sebagai biang kelangkaan pasokan dan kenaikan harga bensin. Dengan penangguhan tersebut, sumber daya vital seperti minyak, gas alam, pupuk, dan batu bara diharapkan dapat mengalir lebih lancar ke berbagai pelabuhan domestik.
Kenaikan harga minyak memang menjadi momok bagi pemerintahan Trump. Sejak Iran menutup Selat Hormuz – jalur yang biasanya mengangkut seperlima pasokan minyak dunia – harga global langsung melonjak. Di Amerika Serikat, rata-rata harga satu galon bensin reguler telah menyentuh level tertinggi dalam dua setengah tahun terakhir, mencapai 3,84 dolar AS. Angka ini jauh di atas 2,98 dolar sebelum serangan terhadap Iran dimulai akhir Februari lalu. Kondisi ini semakin memperberat beban masyarakat di tengah kekhawatiran biaya hidup yang terus meroket.
Wakil Presiden JD Vance menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadapi situasi ini. “Kami tahu harga bensin naik dan masyarakat sedang kesulitan. Kami melakukan segala daya untuk menjaganya tetap rendah. Ini hanya gejolak sementara,” ujar Vance saat berbicara di Auburn Hills, Michigan. Pernyataan tersebut mencerminkan tekanan politik yang dihadapi Partai Republik menjelang pemilu November, di mana kendali Kongres menjadi taruhan besar.
Latar belakang kebijakan ini tidak lepas dari perubahan politik di Venezuela. Sejak operasi militer AS pada Januari lalu yang mengakhiri kekuasaan Nicolás Maduro, Presiden Trump berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat akan “mengelola” Venezuela dan memanfaatkan cadangan minyaknya yang terbesar di dunia. Izin baru ini memang memberikan keringanan, tetapi tidak menghapus sanksi secara keseluruhan. Perusahaan yang sudah beroperasi sebelum 29 Januari 2025 diperbolehkan membeli minyak Venezuela, namun pembayaran tidak boleh langsung masuk ke PDVSA. Semua dana harus disalurkan melalui rekening khusus yang dikendalikan Amerika Serikat.
Ada pula pembatasan ketat lainnya. Transaksi yang melibatkan Rusia, Iran, Korea Utara, Kuba, atau entitas China tertentu tetap dilarang. Begitu pula perdagangan utang atau obligasi Venezuela. Pembayaran dalam bentuk emas atau mata uang kripto, termasuk petro yang pernah diterbitkan pemerintahan Maduro, juga tidak diizinkan.
Meski demikian, para pengamat memperingatkan bahwa dampak langsung terhadap harga bensin di AS belum akan terasa dalam waktu dekat. Geoff Ramsey, pakar Amerika Latin dari Atlantic Council, memperkirakan butuh waktu 12 hingga 18 bulan sebelum produksi minyak Venezuela meningkat secara signifikan. “Ini baru langkah awal. Perubahan besar baru akan terlihat setelah investasi mengalir masuk,” katanya.
Di sisi lain, kebijakan ini menuai kritik dari kelompok oposisi. Mereka menilai langkah AS justru memberikan “hadiah” kepada rezim yang masih setia pada Maduro, sementara korupsi, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia terus berlangsung. Data resmi menunjukkan inflasi Venezuela pernah mencapai 475 persen, membuat gaji pekerja sektor publik hanya sekitar 160 dolar per bulan – angka yang jauh di bawah kebutuhan hidup dasar.
Secara historis, Venezuela pernah menjadi kekuatan ekonomi Amerika Latin berkat cadangan minyaknya yang melimpah. Produksi sempat mencapai 3,5 juta barel per hari pada masa Hugo Chávez, tetapi anjlok drastis menjadi di bawah 400 ribu barel per hari pada 2020 akibat korupsi, salah kelola, dan sanksi AS. Kini, dengan pembukaan keran perdagangan secara terbatas, pemerintahan Trump berharap dapat membalikkan tren penurunan tersebut sekaligus menstabilkan pasar energi global.
Ramanan Krishnamoorti dari University of Houston menambahkan bahwa penangguhan Jones Act paling terasa manfaatnya di wilayah pertengahan Atlantik, meski Texas dan Chicago mungkin tidak melihat perubahan harga yang berarti. “Yang paling terdampak justru pelaku usaha pelayaran Amerika yang kini menghadapi persaingan lebih ketat,” ujarnya.
Dengan kombinasi dua kebijakan ini, pemerintahan Trump tampaknya sedang berpacu melawan waktu untuk meredam gejolak energi yang dipicu perang Iran. Apakah langkah ini cukup efektif dalam jangka pendek atau hanya menjadi solusi sementara, masih menjadi pertanyaan besar yang akan terus diawasi pasar dunia.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
