RI News Portal. Jakarta 11 Juli 2025 — Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyambut baik pengesahan pagu indikatif Kementerian Transmigrasi (Kementrans) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,9 triliun oleh Komisi V DPR RI. Komitmen ini diarahkan untuk mengakselerasi program transmigrasi modern yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berpihak pada kesejahteraan transmigran di berbagai wilayah Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan Iftitah usai Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, Kamis (10/7/2025), yang membahas evaluasi anggaran 2025 dan rencana strategis 2026. Iftitah menegaskan bahwa sejak awal pendirian kementerian baru ini, efisiensi dan ketepatan sasaran anggaran menjadi prinsip utama. Hal ini dibuktikan dengan pengembalian anggaran sebesar Rp777 miliar kepada negara sebagai bentuk penataan kelembagaan dan upaya mencegah kebocoran fiskal.
“Pada 18 Februari 2025 kami mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp2,55 triliun, namun setelah kajian mendalam, kami putuskan untuk mengembalikan sebagian demi efisiensi dan penyesuaian kelembagaan,” ujar Iftitah dalam pernyataan tertulis.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas dukungan politik dan fiskal terhadap pembangunan sistem transmigrasi yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Menurut Iftitah, penguatan peraturan, perangkat kelembagaan, dan tata kelola internal menjadi pondasi awal untuk memastikan program berjalan akuntabel.
Pagu 2026 akan difokuskan pada lima program unggulan transmigrasi modern, yang dirumuskan dalam kerangka 5T: Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong. Program ini dirancang sebagai strategi percepatan pembangunan kawasan transmigrasi secara menyeluruh, dengan pendekatan kesejahteraan berbasis wilayah dan partisipasi masyarakat.
Program Trans Lokal, misalnya, akan mendukung pembangunan rumah dan distribusi bantuan pangan bagi sedikitnya 280 kepala keluarga transmigran baru. Sementara Trans Gotong Royong ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar, termasuk perbaikan 47 unit sekolah serta konektivitas antarwilayah. Sertifikasi hak milik lahan juga dipercepat melalui Trans Tuntas, guna menyelesaikan persoalan agraria yang selama ini menghambat integrasi sosial-ekonomi di kawasan transmigrasi.
Baca juga : Kemitraan Setara ASEAN–RRT: Pilar Stabilitas dan Kemajuan Kawasan
“Kami memiliki tanggung jawab moral menyelesaikan permasalahan tanah transmigran. Program Trans Tuntas diharapkan bisa menuntaskan hal itu secara menyeluruh,” tegas Iftitah.
Secara keseluruhan, strategi 5T menempatkan transmigran bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai aktor ekonomi produktif dalam ekosistem wilayah baru yang terhubung dan berdaya saing. Konsep transmigrasi modern yang dibawa Kementrans diarahkan tidak semata pada relokasi penduduk, tetapi pembangunan wilayah baru yang terintegrasi dengan potensi lokal dan jejaring nasional.
Dengan alokasi anggaran yang terarah dan pengawasan legislatif yang kuat, diharapkan transmigrasi ke depan tidak lagi menjadi beban negara, tetapi instrumen strategis untuk mengurangi ketimpangan antardaerah dan memperluas basis pembangunan nasional.
“Dengan anggaran ini kami berencana membangun kawasan transmigrasi modern di Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur secara simultan dan terukur,” pungkas Mentrans.
Pewarta : Yudha Purnama
